PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IJIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Abstrak

Pelindungan Hukum bagi pemegang saham adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemegang saham dari pihak lain yang berperan dalam Perseroan Terbatas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan asuransi. Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah mengharuskan perusahaan asuransi untuk dapat memenuhi batas ekuitas minimum. Namun realitanya banyak Perusahaan asuransi yang tidak sanggup untuk memenuhi aturan tersebut sehingga dicabut ijin usahanya oleh OJK. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum dan pelindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya oleh OJK melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas perusahaan Asuransi, yang dicabut ijin usahanya oleh OJK melalui PTUN berupa akibat hukum langsung seperti kehilangan nilai investasi, kehilangan hak ekonomi, serta menerima hasil likuidasi paling sedikit bahkan mungkin tidak ada. Adapun akibat hukum tidak langsung yaitu kaburnya kepastian hukum dan perlindungan. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terhadap Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya oleh OJK melalui PTUN tidak didapatkan karena terbentur regulasi peningkatan ekuitas minimum yang sulit disanggupi oleh Perusahaan asuransi. 

Legal protection for shareholders is the legal power to protect shareholders from other parties who play a role in a Limited Liability Company, including the Financial Services Authority (OJK) related to insurance companies. Article 56 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) of the Republic of Indonesia Number 23 of 2023 concerning Business Licensing and Institutions of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies requires insurance companies to be able to meet the minimum equity limit. However, in reality, many insurance companies are unable to comply with these regulations so that their business licenses are revoked by the OJK. This study aims to determine the legal consequences and legal protection for minority shareholders of insurance companies whose business licenses are revoked by the OJK through the State Administrative Court (PTUN). The method used in this study is a normative juridical research type. The results of the study conclude that the legal consequences for minority shareholders of insurance companies, whose business licenses are revoked by the OJK through the PTUN, are in the form of direct legal consequences such as loss of investment value, loss of economic rights, and receiving the least or even nonexistent liquidation results. As for the indirect legal consequences, namely the blurring of legal certainty and protection. Legal protection for minority shareholders of insurance companies whose business licenses have been revoked by the OJK through the PTUN is not obtained because they are hampered by regulations on increasing minimum equity which are difficult for insurance companies to afford.