DIREKTUR BONEKA SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI

Abstrak

Direktur boneka merupakan fakta yang sering terjadi dalam kejahatan korporasi, di mana individu yang secara formal menduduki posisi sebagai direktur perusahaan tidak memiliki kekuasaan atau kendali nyata atas operasional perusahaan. Sebaliknya, peran mereka hanya sebagai alat formal untuk melindungi pengendali utama atau benefisial yang sebenarnya menjalankan perusahaan. Penelitian ini membahas peran direktur boneka dalam konteks kejahatan korporasi di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak memiliki kendali substantif. Dengan menganalisis konsep penyertaan dan pembantuan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, serta prinsip tanggung jawab korporasi, penelitian ini menyoroti berbagai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjerat direktur boneka. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap praktik penunjukan direktur boneka sebagai langkah pencegahan kejahatan korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun peran direktur boneka sering kali hanya formalitas, mereka tetap dapat dikenai tanggung jawab pidana melalui kelalaian, pengetahuan terhadap tindak pidana, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan formal.

Puppet directors are a phenomenon that often occurs in corporate crime, where individuals who formally occupy the position of company director have no real power or control over the company's operations. Instead, their role is only as a formal tool to protect the main controller or beneficiary who actually runs the company. This research examines the role of figurehead directors in the context of corporate crime in Indonesia, with a focus on how they can be held criminally responsible despite having no substantive control. By analyzing the concepts of participation and assistance in criminal law regulated in Articles 55 and 56 of the Criminal Code, as well as the principles of corporate responsibility, this research highlights various legal mechanisms that can be used to ensnare puppet directors. Apart from that, this research also discusses the importance of stricter supervision of the practice of appointing figurehead directors as a measure to prevent corporate crime. This research concludes that although the role of figurehead directors is often a mere formality, they can still be subject to criminal liability through negligence, knowledge of criminal acts, and involvement in formal decision making.