EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS 1A

Abstrak

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer di sistem hukum perdata, termasuk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, adalah mediasi. Proses ini menawarkan cara yang lebih ramah, efektif, dan mengutamakan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan. Mediasi peradilan tidak hanya mengurangi beban pengadilan tetapi juga memberi pihak kesempatan untuk berbicara langsung dengan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelian yuridis empiris dengan pendekatan kualintatif. Pendekatan yuridis empiris/sosiologis membutuhkan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa.Ada dua Jenis Penyelesaian Sengketa Yaitu,di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 mengatur mediasi di luar pengadilan, yang ditangani oleh mediator swasta, perorangan, atau Pusat Mediasi Nasional (PMN).PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah tahap akhir mediasi, yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari mediasi dianggap memiliki banyak manfaat bagi sistem peradilan dan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa dari sudut pandang sistem hukum Indonesia.Studi ini menyelidiki bagaimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA berfungsi. Dari sudut pandang sistem hukum Indonesia, mediasi dianggap sangat membantu kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa serta sistem peradilan secara keseluruhan. Mediasi memungkinkan para pihak untuk berbicara secara konstruktif, mencapai solusi yang menguntungkan, dan menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

One of the more popular alternative dispute resolution processes in the civil legal system, including at the Lubuk Pakam District Court, is mediation. This process offers a friendlier, more effective way of resolving disputes and prioritises mutually beneficial dispute resolution. Judicial mediation not only reduces the burden on the courts but also gives parties the opportunity to speak directly to the problem. This research uses an empirical juridical research method with a qualitative approach. The empirical/sociological juridical approach requires primary and secondary data from literature research. Mediation is one of the alternative dispute resolution. There are two types of dispute resolution, namely: in court and out of court. Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2008 regulates out-of-court mediation, which is handled by private mediators, individuals, or the National Mediation Centre (PMN). PERMA No. 1 Year 2016 is the final stage of mediation, which requires the mediation process to be completed before the examination of the main civil case with a mediator consisting of Mediation is considered to have many benefits for the justice system and both parties involved in the dispute from the point of view of the Indonesian legal system. This study investigates how mediation as an alternative to civil dispute resolution in the Lubuk Pakam Class IA District Court functions. From the perspective of the Indonesian legal system, mediation is considered very helpful to both parties involved in the dispute as well as the judicial system as a whole. Mediation allows parties to talk constructively, reach favourable solutions, and resolve disputes without having to go through the lengthy and expensive process of litigation.