PENEMUAN HUKUM DALAM PRAKTIK NOTARIAT: MENYIKAPI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Abstrak

Kekosongan hukum terkait perjanjian elektronik dalam sistem hukum Indonesia memerlukan peran aktif notaris untuk melakukan penemuan hukum (rechtvinding). Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik melalui interpretasi dan pengembangan praktik kenotariatan. Berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan autentisitas dan integritas memiliki kekuatan hukum. Namun, regulasi spesifik yang mengatur akta elektronik oleh notaris belum tersedia, sehingga pendekatan analogi dan asas kebebasan berkontrak digunakan sebagai panduan. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan elektronik dan mencatatkan perjanjian elektronik dalam akta otentik untuk memperkuat validitas dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut. Implikasi hukum dari peran ini mencakup perlindungan hukum bagi para pihak, pengakuan yuridis di pengadilan, dan tantangan teknis terkait infrastruktur digital. Selain itu, pendekatan progresif diperlukan untuk mengakomodasi dinamika hukum siber dan perlindungan data pribadi. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan peningkatan kompetensi teknis notaris, sistem hukum Indonesia dapat lebih adaptif dalam menghadapi digitalisasi. Kesimpulannya, peran notaris dalam penemuan hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum perjanjian elektronik di era digital.

The legal vacuum regarding electronic agreements in Indonesia’s legal system necessitates notaries to engage in legal discovery (rechtvinding). In this context, notaries are responsible for ensuring the validity and evidentiary strength of electronic agreements through interpretation and the development of notarial practices. Under Article 15 of the Notary Act (UUJN) and Article 5 of the Electronic Information and Transactions Act (UU ITE), electronic documents that meet authenticity and integrity requirements hold legal force. However, specific regulations on electronic deeds by notaries are absent, prompting the use of analogy and the principle of freedom of contract as guidelines. Notaries can authenticate electronic signatures and record electronic agreements in authentic deeds to enhance the documents' validity and evidentiary strength. The legal implications of this role include legal protection for parties, judicial recognition in court, and technical challenges regarding digital infrastructure. Furthermore, a progressive approach is required to accommodate cyber law dynamics and personal data protection. With clear regulatory support and enhanced technical expertise for notaries, Indonesia’s legal system can better adapt to digitalization. In conclusion, the notary's role in legal discovery is crucial to ensuring legal certainty for electronic agreements in the digital era.