KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PENERBITAN COVERNOTE YANG KLAUSULNYA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA SEBENARNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3801 K/PID.SUS/2022)

Abstrak

Penerbitan covernote merupakan kebiasaan praktik hukum yang biasa dilakukan oleh notaris dalam perjanjian kredit perbankan. UUJN tidak mengatur penerbitan covernote, tetapi melalui interpretasi Pasal 1 Ayat (1) jo Pasal 13 Ayat (1) UUJN memberi ruang perundang-undangan lain dalam hal ini PJOK Nomor 11/POJK.03/2019 menjadi dasar kewenangan notaris menerbitkan covernote. Dalam penerbitan Covernote yang tidak sesuai dengan kalusul yang sebenarnya, notaris GH dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan pidana. Dalam perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 terbukti bersalah telah merugikan keuangan negara sehingga notaris yang bersangkutan turut terseret dalam kasus tindak pidana korupsi selaku turut serta.

Issuing covernotes is a legal practice practice usually carried out by notaries in banking credit agreements. UUJN does not regulate the publication of covernotes, but through the interpretation of Article 1 Paragraph (1) in conjunction with Article 13 Paragraph (1) UUJN provides space for other legislation, in this case PJOK Number 11/POJK.03/2019 is the basis for a notary's authority to issue covernotes. If a Covernote is published that is not in accordance with the actual clauses, the GH notary may be held liable for civil and criminal liability. In case Number 3801 K/Pid.Sus/2022 he was proven guilty of causing harm to state finances so that the notary concerned was also involved in a criminal corruption case as a participant.