PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT : ANALISIS PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia melalui perspektif viktimologi. Meskipun berbagai undang-undang telah diterapkan untuk melindungi korban KDRT, seperti Pasal 28, Pasal 31, dan Pasal 33 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelitian ini menemukan beberapa kelemahan dalam implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT sering mengalami kesulitan mendapatkan perlindungan awal, dukungan psikologis dan medis yang memadai, serta proses penegakan hukum yang lambat. Kesenjangan ini menyoroti pentingnya peningkatan implementasi kebijakan, pengembangan program dukungan psikologis dan medis yang komprehensif, serta reformasi prosedur hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban KDRT. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya kesadaran dan dukungan masyarakat yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini memberikan saran konstruktif bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

This journal aims to analyze legal protection for victims of domestic violence (KDRT) in Indonesia through a victimology perspective. Although various laws have been implemented to protect victims of domestic violence, such as Article 28, Article 31, and Article 33 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this research found several weaknesses in the implementation and effectiveness of this policy. Research findings show that victims of domestic violence often experience difficulties in getting initial protection, adequate psychological and medical support, and the law enforcement process is slow. This gap highlights the importance of improving policy implementation, developing comprehensive psychological and medical support programs, and reforming legal procedures to provide more effective protection for victims of domestic violence. This research also identified the need for greater community awareness and support to create a safe and supportive environment for victims. Based on these findings, this research provides constructive suggestions for policy makers, law enforcers and the public to improve legal protection for victims of domestic violence in Indonesia, in accordance with the provisions of Article 10 and Article 13 of Law no. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection.