ANALISIS BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (BAP) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS PEMBUNUHAN ASTRID DAN LAEL OLEH RANDY BADIJEH

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun, kenyataannya masih menunjukkan adanya hambatan dalam penegakan hukum, seperti yang terlihat pada kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabee di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini menjadi sorotan akibat lambatnya penyelesaian akibat berulang kali dikembalikannya berkas perkara oleh kejaksaan kepada kepolisian (P19). enelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau sosio-legal, dengan pendekatan pada dinamika praktik hukum di lapangan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUHAP, peraturan terkait, serta literatur hukum. Analisis dilakukan secara deduktif untuk mengidentifikasi hambatan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ancamannya terhadap proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas jumlah pengembalian berkas perkara, serta minimnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, menghambat kepastian hukum. Kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pidana pidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum untuk menjamin efisiensi dan keadilan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Indonesia is a state of law that guarantees equality before the law for all citizens as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the reality still shows obstacles in law enforcement, as seen in the murder case of Astrid Manafe and Lael Maccabee in East Nusa Tenggara (NTT). This case is in the spotlight due to the slow resolution due to the repeated return of the case file by the prosecutor's office to the police (P19). This research uses empirical or socio-legal legal methods, with an approach to the dynamics of legal practice in the field. The data used includes primary and secondary legal materials, such as KUHAP, related regulations, and legal literature. The analysis was conducted deductively to identify obstacles in the preparation of the Minutes of Examination (BAP) and its threat to the legal process. The results showed that the unclear limit on the number of returns of case files, as well as the lack of coordination between investigators and prosecutors, hampered legal certainty. This condition risks reducing public confidence in the criminal justice system. Therefore, better synergy between law enforcement agencies is needed to ensure efficiency and fairness in the investigation and prosecution process.