ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM REALITAS PERADILAN MILITER DI INDONESIA MELALUI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

Abstrak

Asas equality before the law sudah menjadi acuan utama dalam peradilan di Indonesia. Asas tersebut dipandang dapat menjaga keadilan tetap terpenuhi dalam proses peradilan antara si kaya dan si miskin, penguasa dan yang bukan. Namun dengan realitas bahwa Indonesia belum sempurna dalam instrumen penegakan hukumnya, maka asas ini tidak lagi menjadi gambaran dari keadilan, melainkan menjadi wajah baru dari penindasan. Kajian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada pasal-pasal dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian dikaji menggunakan pendekatan sociological jurisprudence untuk mendeskripsikan kesenjangan antara law in books dengan law in action. Terakhir, kajian ini juga menggunakan studi komparatif untuk menemukan jalan keluar penyelesaian kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas penerapan asas equality before the law di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Jalan keluarnya adalah dengan memperbaiki instrumen penegakan hukum di Indonesia, atau mengadakan pembaharuan dalam kriteria pengangkatan Hakim militer

The principle of equality before the law has become the main reference in the judiciary in Indonesia. This principle is considered to be capable of keeping justice fulfilled in the judicial process between the rich and the poor, those in power and those who are not. However, due to the fact that the law enforcement instruments in Indonesia have not yet been perfect, this principle is no longer a reflection of justice but a new face of oppression. This study used a normative method focusing on articles and expert opinions. It also used a sociological jurisprudence approach to describe the gap between law-in-books and law-in-action. A comparative study was used to find a way out of resolving this gap. The results of the study showed that the reality of the application of the principle of equality before the law in Indonesia is still far from ideal; the way out is to improve law enforcement instruments or to reform the criteria for appointing judges military