ANALISIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Abstrak

Jaminan fidusia saat ini digunakan dalam operasi kredit dan utang karena proses pemuatannya yang sederhana, cepat, dan memungkinkan pemberi jaminan untuk mempertahankan kontrol atas barang yang menjadi objek jaminan. Untuk melindungi kepentingan pihak penerima fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum dengan mengharuskan pembuatan Akta Fidusia secara otentik dan pelaksanaan pendaftaran untuk penerbitan sertifikat fidusia. Ini bertujuan untuk memudahkan kreditor dalam pelaksanaan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan titel eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dasar untuk Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengubah konsep mengenai pelaksanaan jaminan fidusia oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Sebelum putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi parate dapat dilakukan oleh kreditur berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar, tanpa perlu melalui proses pengadilan. Namun, dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa eksekusi parate eksekusi hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kepastian hukum terkait kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, putusan pengadilan, dan pelaksanaan jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji norma hukum yang berlaku dalam konteks peraturan jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur, dan debitur menolak untuk secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia, maka untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut, kreditur tidak dapat langsung melakukannya hanya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah mencantumkan judul sebagai judul eksekutorial. Dalam hal ini, eksekusi harus melalui proses pengadilan dengan putusan yang mengikat secara hukum. Meskipun perjanjian pembiayaan mengandung klausul yang mengatur pelaksanaan eksekusi parate dalam hal debitur wanprestasi, hal ini tidak menghilangkan kewajiban untuk mendapatkan keputusan pengadilan terlebih dahulu. Oleh karena itu, meskipun sertifikat jaminan fidusia mencakup judul eksekutorial, pelaksanaan objek jaminan fidusia tetap memerlukan keputusan pengadilan yang sah dan mengikat secara hukum sebagai dasar pelaksanaan.

Fiduciary collateral is currently used in credit and debt operations because its encumbrance process is simple, quick, and allows the pledgor to retain control over the goods that are the object of the collateral. To protect the interests of the fiduciary recipient, the Fiduciary Guarantee Law provides legal certainty by requiring the creation of an authentic Fiduciary Deed and the implementation of registration for the issuance of a fiduciary certificate. This aims to facilitate creditors in enforcement if the debtor fails to fulfill their obligation. In the execution of fiduciary guarantee objects, creditors often use an executorial title to carry out the execution of fiduciary guarantee objects without following the applicable legal procedures. The basis for the Judicial Review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees emerged after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which changed the concept regarding the execution of fiduciary guarantees by creditors in the event of debtor default or breach of contract. Before the ruling, the execution of parate execution could be carried out by the creditor based on the registered fiduciary guarantee certificate, without the need for court proceedings. However, with that ruling, the Constitutional Court has determined that the execution of parate execution can only be carried out after a court decision that has permanent legal force. This research aims to conduct a more in-depth study on the legal certainty related to the executory power of fiduciary guarantee certificates, court decisions, and the execution of fiduciary guarantees based on the executory title stated in the fiduciary guarantee certificate. This research uses a normative juridical method, which examines the applicable legal norms within the context of fiduciary guarantee regulations. The research results show that if there is no agreement regarding default between the creditor and the debtor, and the debtor refuses to voluntarily surrender the fiduciary collateral, then to execute the fiduciary collateral, the creditor cannot directly do so based solely on the fiduciary guarantee certificate that has included the heading as an executorial title. In this case, the execution must go through the court process with a legally binding decision. Although the financing agreement contains a clause regulating the execution of parate execution in the event of debtor default, this does not negate the obligation to obtain a court decision first. Therefore, even though the fiduciary guarantee certificate includes an executorial title, the execution of the fiduciary guarantee object still requires a valid and legally binding court decision as the basis for the execution.