ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN HIBAH WASIAT

(Analisa Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg.)

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama- sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya.wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Pelaksanaan wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Hibah Wasiat Pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.BatgUntuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan Bahwa Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk wasiat, dikenal 2 bentuk wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPerdata, dikenal 3 bentuk wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya. Pemberian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. Bahwa Putusan Nomor Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg majelis hakim Telah Berlaku dengan adil dengan menerapkan aturan Kompilasi Hukum Islam. Dimana Hakim memeritahkan untuk memberikan 1/3 dari Hibah Wasiat.

The Compilation of Islamic Law and the Civil Code both recognize the existence of wills in their inheritance law, but there are differences and similarities in their regulations. Wills can be made verbally or in writing and limit wills to a maximum of one-third of the testator's inheritance or if the will is more than one-third, the consent of the heirs is required. In this study, the problems raised are How is the Implementation of a Will According to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code and How are the Judges' Considerations Regarding the Implementation of Will Grants in Decision Number 329 / Pdt.G / 2020 / PA.Batg To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory approach and a conceptual approach. From the results of the study, it can be concluded that in the provisions of the Compilation of Islamic Law regarding the form of a will, 2 forms of will are recognized, namely oral and written wills (can be in the form of a private deed or a notary deed), as regulated in Article 195 of the KHI. Meanwhile, in the Civil Code, there are 3 forms of wills, namely holographic wills, open wills and secret wills, where all three forms of wills require the intervention of a notary in their making. The granting of a will in the Compilation of Islamic Law is limited to a maximum of 1/3 of the testator's inheritance. That Decision Number 329 / Pdt.G / 2020 / PA.Batg the panel of judges has been fairly enforced by applying the rules of the Compilation of Islamic Law. Where the Judge ordered to provide 1/3 of the Will Grant.