Jurnal Prisma Hukum

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBERATAN DI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERWUJUDAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN DAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

2026-08-16T08:35:00+00:00

Jurnal ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan pengajuan keberatan kasus persaingan
usaha tidak sehat di pengadilan niaga terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran persaingan usaha tidak
sehat pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Pengadilan
Niaga. Adapun peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini sejatinya berusaha untuk
menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan salah satu tujuan dibuatnya
ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat adalah agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam
kegiatan usaha. Namun sampai dengan saat ini ketentuan yang ada saat ini masih belum efektif dan relevan
dalam mencapai tujuan tersebu

TINJAUAN YURIDIS TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN NARAPIDANA YANG MENJALANKAN MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

2026-08-16T09:38:05+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab perceraian, menganalisis
akibat dan dampak yang muncul dari proses perceraian, memperluas wawasan pengetahuan, dan menganalisis
konsekuensi dari perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian menggunakan metode
analisis yuridis empiris, melalui dua pendekatan wawancara dan analisis data administrasi, dengan peta jalan
yang terdiri dari empat tahap: pendahuluan, metode penelitian, analisis yuridis, dan kesimpulan. Hasil karya
ini yaitu a) Tingginya angka perceraian disebabkan kematian, cerai talak dan cerai gugat dan lembaga
peradilan. b) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengakui enam alasan perceraian, termasuk
perbuatan zina, meninggalkan pasangan tanpa izin, hukuman penjara berat, kekejaman, kondisi fisik yang
menghambat perkawinan, dan perselisihan yang tak dapat didamaikan, menunjukkan kompleksitas dampak
moral, sosial, dan hukum yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari solusi efektif. c) Prosedur
perceraian mencakup Cerai Talak dan Cerai Gugat, penekanan pada kendala akses persidangan dan potensi
batasan di lapas yang dapat mempengaruhi narapidana. d) Faktor-faktor utama penyebab perceraian
narapidana melibatkan masalah ekonomi, perselingkuhan, dan perubahan peran gender. e) Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Medan telah berhasil mengurangi tingginya angka perceraian di kalangan narapidana
melalui implementasi upaya preventif dan represif, termasuk mediasi, sarana komunikasi, dan bimbingan
agama, dengan fokus utama pada mempertahankan keutuhan keluarga

PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2026-08-16T08:39:19+00:00

Perkawinan antara muslim sering berjalan waktu ada beberapa perkawinan yang salah satu
pasangan nya murtad. Hal itu terjadi juga di Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber Kabupaten
Lebak. Menurut agaman Islam Fasakh (batal) atas dasar murtad karena dalam Islam suatu perkawinan
yang salah satu diantara mereka suami arau istri keluar dari agama (murtad) maka batal dan hilang
keabsahan perkawinannya dan harus dipisahkan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa
faktor yang melatarbelakangi terjadinya pasangan murtad di Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak. Dan untuk mengetahui status hukum Islam dan hukum Positif terhadap pernikahan
salah satu pasangan murtad. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya
yuridis empiris sumber data primer pasangan murtad dan data sekunder Undang- Undang KHI.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah latar belakang terjadinya salah satu pasangan murtad di
Kampung Warung Kadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, yaitu karena faktor Internal, yang
meliputi kelemahan iman seseorang, yang dapat menyebabkan syirik dan meninggalkan agamanya. dan
faktor Eksternal, yang meliputi: Kurangnya pengetahuan, selain kemiskinan, menjadi faktor tingginya
jumlah umat Islam yang keluar dari Islam (murtad).Status Pernikahan Pasangan Murtad Menurut Hukum
Islam, Kemurtadan disebutkan dalam dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 75 dan Pasal
116, sebagai salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan

FUNGSIONALISASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG INTERFAITH MARRIAGE (PERKAWINAN BEDA AGAMA)

2026-08-16T09:19:02+00:00

Mahkamah Agung dapat membuat atau berwenang untuk mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) ketika terjadi kekosongan hukum atau untuk membuat aturan kebijakan
terhadap suatu persoalan hukum. Aturan SEMA ini adalah suatu kebijakan yang diperuntukan bagi para
hakim, panitera, pegawai dan pejabat pengadilan. Biasanya SEMA ini merupakan pedoman atau petunjuk
bagi para hakim dan pejabat pengadilan lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Salah satunya
ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang di dalamnya merupakan petunjuk bagi
hakim dalam proses mengadili perkara yang berhubungan dengan permohonan pencatatan perkawinan
antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Akan tetapi, terkait bagaimana SEMA ini difungsikan
untuk suatu aturan kebijakan bagi para hakim, perlu adanya kajian bagaimana fungsionalisasi SEMA
Nomor 2 Tahun 2023 ini sebagai pedoman dalam perkara permohonan interfaith marriage (perkawinan
beda agama) di Indonesia