Jurnal Prisma Hukum

REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUTORIAL PTUN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERDAMPAK PADA PEMULIHAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Farid Akbar — 2026-06-29

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara konstitusional bersifat final, mengikat, dan berlaku erga omnes, serta memiliki kekuatan eksekutorial sejak diucapkan. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang kerap menjadi forum bagi warga negara untuk memaksa pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan tindak lanjut administratif dari putusan MK yang berkaitan dengan hak konstitusional, tidak memiliki lembaga eksekutorial yang independen dan memaksa. Kekosongan normatif ini melemahkan pemulihan hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya dijamin oleh putusan MK. Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi eksisting kewenangan eksekutorial PTUN dalam mengimplementasikan putusan MK serta hambatan hukum dan praktik yang dihadapi; dan (2) merumuskan model rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN yang ideal agar pemulihan HAM dapat terwujud secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach), serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan lembaga eksekutorial independen, ketidakpatuhan sistemik pejabat Tata Usaha Negara, dan belum komprehensifnya norma eksekusi dalam Pasal 116 Undang-Undang PTUN menjadikan pelaksanaan putusan MK sangat bergantung pada kesadaran pejabat. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN melalui pembentukan unit eksekusi yang otonom secara struktural, penegasan daya paksa administratif dalam Pasal 116, rezim sanksi berjenjang yang mengikat, serta jembatan kelembagaan yang menghubungkan mekanisme eksekusi PTUN dengan tindak lanjut putusan MK yang berdampak pada hak konstitusional warga negara.

The Constitutional Court's decisions are constitutionally designed to be final, binding, and erga omnes, carrying executorial force from the moment they are pronounced. In practice, however, the State Administrative Court (PTUN), the forum most often used by citizens to compel administrative officials to comply with the follow-up consequences of Constitutional Court rulings concerning constitutional rights, lacks an independent and coercive executorial apparatus. This normative gap weakens the restoration of human rights that Constitutional Court decisions are meant to secure. This article aims to: (1) examine the existing condition of PTUN's executorial authority in implementing Constitutional Court decisions and the legal and practical obstacles it faces; and (2) construct an ideal model for reconstructing that authority so that human rights restoration can be effectively realized. The research uses normative legal methods, combining statute, conceptual, and analytical approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the absence of an independent executorial institution, systemic non-compliance among administrative officials, and incomplete execution norms under Article 116 of the PTUN Law have rendered the implementation of Constitutional Court decisions largely dependent on the goodwill of officials. The article proposes reconstructing PTUN's executorial authority through the establishment of a structurally autonomous execution unit, explicit administrative force in Article 116, a graduated and binding sanction regime, and an institutional bridge linking PTUN execution mechanisms to the follow-up of Constitutional Court rulings affecting citizens' constitutional rights.

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Johanes Marbun — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan advokat dalam struktur negara hukum berdasarkan undang-undang dasar 1945, dan peran advokat dalam menjamin due process of law dan perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan independensi dan profesionalitas advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Kedudukan advokat dalam struktur negara hukum berdasarkan undang-undang dasar 1945 yaitu advokat memiliki kedudukan konstitusional sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta merupakan bagian integral dalam sistem peradilan Indonesia. Kedudukan ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kedua, peran advokat dalam menjamin due process of law dan perlindungan hak asasi manusia yaitu advokat berperan sebagai mekanisme penyeimbang dalam relasi antara negara dan warga negara, serta memiliki fungsi penting dalam menjamin due process of law dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam proses peradilan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Ketiga, penguatan independensi dan profesionalitas advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan di indonesia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan secara substantif. Independensi advokat harus dijamin baik secara normatif maupun dalam praktik, sedangkan profesionalitas menuntut peningkatan kompetensi, integritas, serta penegakan kode etik secara konsisten. Dengan demikian, keberadaan advokat yang independen dan profesional menjadi kunci dalam memastikan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

This study aims to analyze the position, role, and the strengthening of independence and professionalism of advocates in upholding the principles of the rule of law based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through systematic interpretation. The results of this study show that, first, advocates hold a constitutional position as independent and autonomous law enforcers and constitute an integral part of the judicial system. This position reflects the principle of the rule of law which guarantees equality before the law and the protection of constitutional rights. Second, advocates function as a balancing mechanism in the relationship between the state and its citizens, and play an important role in ensuring due process of law and the protection of human rights, particularly in judicial processes that are prone to power imbalance. Third, the strengthening of the independence and professionalism of advocates is a fundamental requirement in realizing a substantively just rule of law. The independence of advocates must be guaranteed both normatively and in practice, while professionalism requires continuous improvement in competence, integrity, and consistent enforcement of professional ethics. Therefore, the existence of independent and professional advocates is essential to ensure that the principle of the rule of law is not merely formal, but effectively implemented in legal practice in Indonesia.

MENDOBRAK JERUJI POSITIVISME: KONSTRUKSI MODEL PENYIDIKAN PROGRESIF-SOSIOLOGIS POLRI DALAM MENGUNGKAP STATE-CORPORATE CRIME BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Yudi Bintoro — 2026-06-29

Tujuan – Kajian ini mengkonstruksi Model Penyidikan Progresif-Sosiologis (MPPS) bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menghadapi kejahatan negara-korporasi (state-corporate crime/SCC) yang difasilitasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Metode – Penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan lima pendekatan komplementer: perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan filsafat hukum, yang dianalisis pada tiga tingkatan: normatif, filosofis, dan sosiologis. Temuan – Dominasi positivisme hukum membuat Polri secara institusional kurang mampu menembus lapisan legalitas formal di balik regulatory capture berbasis AI. Sintesis hukum progresif Rahardjo, social engineering Pound, dan living law Ehrlich menghasilkan model dengan tiga pilar filosofis—keadilan substantif di atas legalitas formal, responsivitas sosial, dan interdisiplinaritas—yang dioperasionalkan melalui lima tahap: pemetaan substansi, analisis jaringan sosial, audit algoritma, evaluasi dampak sosial, dan rekonstruksi kebijakan. Orisinalitas/Nilai – Sepanjang pengetahuan penulis, MPPS merupakan konstruksi lintas-mazhab pertama yang memadukan audit algoritma dengan analisis jaringan sosiologis di dalam kerangka penyidikan kepolisian Indonesia.

Purpose – This study constructs a Progressive-Sociological Investigation Model (PSIM) for the Indonesian National Police (Polri) to address state-corporate crime (SCC) facilitated by artificial intelligence (AI). Method – Doctrinal legal research is employed through five complementary approaches: statute, conceptual, case, historical, and legal-philosophy approaches, analysed across normative, philosophical, and sociological levels. Findings – The dominance of legal positivism leaves Polri institutionally ill-equipped to penetrate the formal-legal veneer behind AI-enabled regulatory capture. Synthesising Rahardjo's progressive law with Pound's social engineering and Ehrlich's living law produces a model resting on three philosophical pillars—substantive justice over formal legality, social responsiveness, and interdisciplinarity—operationalised through five investigative stages: substantive mapping, social-network analysis, algorithmic audit, social-impact evaluation, and policy reconstruction. Originality/Value – The model is, to the authors' knowledge, the first cross-school construct that integrates algorithmic auditing with sociological network analysis inside an Indonesian police investigation framework, offering both theoretical and operational pathways for reforming SCC investigation in the digital era.

EFEKTIVITAS SANKSI PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH INDRAGIRI HILIR

Nabila Aulia Februri — 2026-06-29

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir dan menimbulkan dampak negatif bagi keamanan serta ketertiban masyarakat. Meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi penjara yang berat bagi pelakunya, kenyataannya angka pencurian dengan pemberatan masih mengalami peningkatan dan sebagian pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas penerapan sanksi pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Indragiri Hilir serta upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui pengumpulan data dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, serta belum optimalnya pembinaan narapidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi penjara masih belum mampu mencapai tujuan pemidanaan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta mengedepankan upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dan ekonomi guna menurunkan angka pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Aggravated theft is a criminal offense that still frequently occurs in Indragiri Hilir Regency and has negative impacts on public security and order. Although criminal law has stipulated severe imprisonment sanctions for perpetrators, in reality, the number of aggravated theft cases continues to increase, and some offen ders reoffend by committing the same crime. This indicates a problem in the effectiveness of the implementation of imprisonment sanctions. This study aims to determine the effectiveness of imprisonment sanctions against perpetrators of aggravated theft in the Indragiri Hilir region, as well as the efforts that can be undertaken to reduce the occurrence of such crimes. This research employs a sociological juridical method with a descriptive nature, conducted through data collection by means of interviews and literature review. The results show that imprisonment sanctions have not been fully effective in creating a deterrent effect and preventing the recurrence of aggravated theft, due to economic and environmental factors, as well as the suboptimal rehabilitation of inmates. The conclusion of this study is that the implementation of imprisonment sanctions has not yet been able to fully achieve the objectives of punishment. Therefore, it is recommended that the government and law enforcement authorities improve the quality of inmate rehabilitation in correctional institutions and prioritize preventive efforts through social and economic approaches in order to reduce the rate of aggravated theft in Indragiri Hilir Regency.

DEKONSTRUKSI PARADIGMA EKSTRAKTIVISME: MENUJU EPISTEMOLOGI HUKUM SIRKULAR-EKOLOGIS DALAM TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI INDONESIA

Chitto Cumbhadrika — 2026-06-29

Transisi energi di Indonesia kerap direduksi menjadi persoalan teknis dan ekonomi, padahal fondasi filsafat-hukumnya masih bertumpu pada paradigma ekstraktivisme yang menempatkan alam sebagai komoditas. Artikel ini mendekonstruksi paradigma tersebut dan menawarkan epistemologi hukum sirkular-ekologis sebagai kerangka alternatif menuju transisi energi berkeadilan. Dengan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya teori paradigm shift Thomas Kuhn, pembacaan komparatif empat mazhab (positivisme, sosiologi hukum, hukum progresif, dan teori keadilan), serta studi kasus PLTS Terapung Cirata, kajian ini memetakan bagaimana asumsi ekstraktif tertanam dalam hukum energi nasional dan mereproduksi ketidakadilan ekologis bahkan dalam proyek yang ‘hijau’. Hasilnya, regulasi positivistik semata tidak mampu menampung ketidakpastian ilmiah yang inheren dalam tata kelola energi terbarukan, dan legalitas prosedural tanpa keadilan substantif berisiko melahirkan green extractivism. Artikel ini mengusulkan kerangka normatif berbasis prinsip kehati-hatian, regulasi adaptif, pengakuan hak alam, serta Free, Prior and Informed Consent (FPIC), dilengkapi lima rekomendasi kebijakan, termasuk pembentukan Undang-Undang Transisi Energi yang komprehensif. Kontribusinya ganda: secara teoretis menjembatani filsafat ilmu Kuhnian dengan reformasi hukum energi Indonesia; secara praktis menyediakan cetak biru deliberatif-keadilan bagi pembuat undang-undang, regulator, dan hakim.

Indonesia’s energy transition is commonly framed as a technical and economic challenge, yet its legal-philosophical foundation remains anchored in an extractivist paradigm that treats nature as a commodity available for exploitation. This article deconstructs that paradigm and proposes a circular-ecological legal epistemology as an alternative framework for a just energy transition. Using a doctrinal legal method enriched by Thomas Kuhn’s theory of paradigm shift, a four-schools comparative reading (legal positivism, sociological jurisprudence, progressive law, and theories of justice), and a single-case study of the Cirata Floating Solar Power Plant (PLTS Terapung Cirata), the analysis maps how extractivist assumptions are embedded in Indonesia’s energy statutes and how they reproduce ecological injustice even within ostensibly “green” projects. The study finds that purely positivist regulation is unable to absorb the scientific uncertainty intrinsic to renewable-energy governance, and that procedural legality without substantive justice risks producing a green extractivism. It proposes a normative framework grounded in the precautionary principle, adaptive regulation, rights of nature, and free, prior and informed consent (FPIC), and outlines five policy recommendations including a comprehensive Energy Transition Act. The contribution is twofold: theoretically, it bridges Kuhnian philosophy of science with Indonesian energy-law reform; practically, it offers a deliberative-justice blueprint for legislators, regulators, and adjudicators.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Iskandar — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, dengan fokus kajian di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor usaha sarang burung walet, yang berimplikasi pada tidak optimalnya penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pemerintah daerah, petugas pajak, serta wajib pajak di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji data yang diperoleh untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah di Kecamatan Sungai Kakap belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023, serta masih terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, faktor internal dari aparatur penegak hukum juga menjadi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum. Di samping itu, penerapan sanksi administratif maupun sanksi lainnya terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih belum dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hal ini menyebabkan kurangnya efek jera bagi pelanggar serta menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum akuratnya data objek dan subjek pajak, khususnya terkait usaha sarang burung walet, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penarikan pajak secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak daerah, memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta melakukan pembaruan sistem pendataan wajib pajak berbasis teknologi yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek internal maupun eksternal, sehingga belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

This study aims to comprehensively analyze law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations based on Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 13 of 2023 concerning Regional Taxes, with a research focus in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The background of this research is based on the phenomenon of the still low level of taxpayer compliance, particularly in the swallow bird nest business sector, which has implications for the suboptimal collection of regional taxes as one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD). This condition ultimately affects the implementation of regional development and the provision of public services.This study employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach, namely examining applicable legal provisions and their implementation within society. The data used consist of primary data obtained through interviews with local government officials, tax officers, and taxpayers in the Sungai Kakap District area, as well as secondary data obtained through literature studies of laws and regulations, books, journals, and other official documents relevant to the research object. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted qualitatively by interpreting and examining the collected data to draw conclusions.The results of the study indicate that law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations in Sungai Kakap District has not been implemented optimally. This is influenced by several factors, including the low level of legal awareness and taxpayer compliance, the lack of public understanding regarding the provisions of Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 13 of 2023, and the limited socialization activities conducted by the local government. In addition, internal factors within law enforcement agencies also pose obstacles, such as limited human resources, weak supervision systems, and the lack of optimal coordination among related institutions in implementing law enforcement.Furthermore, the implementation of administrative sanctions and other sanctions against non-compliant taxpayers has not been carried out firmly and consistently. This situation reduces the deterrent effect on violators and creates a public perception that violations of tax obligations do not result in serious legal consequences. Another issue identified is the inaccuracy of tax object and subject data, particularly concerning swallow bird nest businesses, which complicates the local government’s efforts to collect taxes effectively.Efforts that can be undertaken to address these issues include increasing the intensity of public outreach and education regarding the importance of paying regional taxes, strengthening supervision and law enforcement systems through the firm and consistent application of sanctions, improving the quality and capacity of human resources among government officials, and updating taxpayer data systems based on more accurate, transparent, and integrated technology. In addition, improved coordination among related institutions is also necessary to support the effectiveness of law enforcement in the field of regional taxation.In conclusion, law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, still faces various obstacles, both internal and external, and therefore has not been implemented optimally. Consequently, more systematic, integrated, and sustainable efforts from the local government, along with active public participation, are required to improve taxpayer compliance and optimize regional tax revenue.

PENGAWASAN TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPENTINGAN PUBLIK

Maradona Parsaulian — 2026-06-29

Yayasan di Indonesia memegang peran strategis sebagai lembaga nirlaba dalam pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan sosial yang belum sepenuhnya dijalankan negara, sekaligus mengelola sumber daya publik yang menuntut tata kelola akuntabel dan transparan. Namun, pengawasan tata kelola yayasan masih sering dipahami sebatas kewajiban administratif internal atau mekanisme korektif setelah terjadi pelanggaran, sehingga belum sepenuhnya difungsikan sebagai instrumen perlindungan hukum kepentingan publik yang bersifat preventif dan sistemik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pengawasan yayasan di Indonesia serta relevansinya dalam melindungi kepentingan publik, sekaligus mengidentifikasi kendala pengaturannya dan upaya penguatan fungsi pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan pengawasan tata kelola yayasan di Indonesia masih mengandung cacat normatif struktural, yang ditandai oleh lemahnya kewenangan organ pengawas internal, ketiadaan standar operasional, serta belum adanya desain pengawasan eksternal oleh negara yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan normatif yang memberikan daya paksa bagi pengawas internal, penegasan independensi, serta pembentukan sistem pengawasan eksternal negara guna menjamin keseimbangan antara otonomi yayasan dan akuntabilitas publik.

Foundations in Indonesia play a strategic role as non-profit organizations in community empowerment and the fulfillment of social needs that have not been fully addressed by the state, while simultaneously managing public resources that demand accountable and transparent governance. However, the supervision of foundation governance is still often understood merely as an internal administrative obligation or a corrective mechanism after a violation occurs, and thus has not been fully utilized as a preventive and systemic instrument for the legal protection of the public interest. This research aims to analyze the regulatory framework of foundation supervision in Indonesia and its relevance in protecting the public interest, while also identifying regulatory constraints and efforts to strengthen the supervisory function. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, historical, comparative, and case approaches. The research results conclude that the regulation of foundation governance supervision in Indonesia still contains structural normative flaws, characterized by the weak authority of internal supervisory organs, the absence of operational standards, and the lack of an integrated external state supervision design. Therefore, normative improvements are required to provide coercive power to internal supervisors, affirm their independence, and establish an external state supervision system to ensure a balance between foundation autonomy and public accountability.

ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI STUDI LITERATUR ATAS KASUS HARIS AZHAR DAN PUTUSAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA

Elvira Hemalia — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui studi literatur atas kasus Haris Azhar dan berbagai putusan pencemaran nama baik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Pada kasus Haris Azhar, hakim menilai bahwa pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan publik dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sehingga terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, dalam beberapa putusan lainnya, hakim menyatakan terdakwa bersalah karena terbukti menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang. Persamaan berbagai putusan terletak pada penggunaan unsur-unsur hukum yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada penafsiran unsur penghinaan, kesengajaan, konteks penyampaian informasi, serta pertimbangan kepentingan publik. Penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi penafsiran hukum untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

This study aims to comparatively analyze the application of criminal defamation under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) through a literature review of the Haris Azhar case and various defamation decisions in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive and comparative literature study approach. Data were collected from statutory regulations, court decisions, scientific journals, books, and other relevant academic sources. The findings indicate that the application of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law continues to generate different interpretations in judicial practice. In the Haris Azhar case, the court considered the statements to be related to public interest and therefore not fulfilling the elements of criminal defamation, resulting in an acquittal. In contrast, several other cases resulted in convictions because the defendants were proven to have disseminated information that harmed an individual's honor and reputation. Similarities among the decisions lie in the use of the same legal provisions, while differences arise from the interpretation of defamatory content, intent, context of communication, and public interest considerations. This study highlights the importance of consistent legal interpretation to ensure legal certainty while maintaining a balance between the protection of reputation and freedom of expression in the digital sphere.

DILEMA AKSIOLOGIS PENYIDIKAN DALAM TURBULENSI POLITIK-HUKUM: REKONSTRUKSI HUKUM PROGRESIF BERBASIS MAZHAB HUKUM ALAM DAN JUSTICE AS FAIRNESS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS ELITE NEGARA

Kaisar Julio — 2026-06-29

Penyidikan kejahatan ekonomi dan kebijakan yang melibatkan elite negara di Indonesia berhadapan dengan dilema aksiologis yang mendalam: penyidik harus menyeimbangkan instruksi hierarkis untuk melokalisasi perkara demi stabilitas politik-ekonomi dengan tuntutan keadilan substantif masyarakat yang dirugikan korupsi sistemik. Kajian ini bertujuan (i) mengkaji bagaimana mazhab hukum alam dan justice as fairness Rawls memaknai dilema tersebut, (ii) memetakan dampak turbulensi politik-hukum—judicial corruption, counter-attack oligarki, dan capture legislasi—terhadap independensi penyidikan, serta (iii) merekonstruksi model penyidikan progresif yang relevan bagi penegakan hukum pidana khusus terhadap elite negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berorientasi kritis-multidisipliner dengan lima pendekatan: perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan filsafat hukum. Pembahasan mensintesiskan empat mazhab—hukum alam, hukum progresif, sosiologi hukum, dan justice as fairness—dan membandingkannya dengan tiga model kelembagaan: Serious Fraud Office (Inggris), Økokrim (Norwegia), dan satgas Lava Jato (Brasil). Kajian mengajukan Model Penyidikan Rekonstruktif-Progresif (MPRP) yang bertumpu pada empat pilar filosofis dan lima fase operasional, disertai prasyarat reformasi kelembagaan: perlindungan penyidik, kapasitas interdisipliner, dan pengawasan masyarakat sipil. Model ini mengalihkan orientasi penyidikan dari kepatuhan prosedural ke keadilan substantif, pemulihan korban, dan perbaikan kebijakan.

The investigation of elite-driven economic and policy crimes in Indonesia confronts a deep axiological dilemma: investigators must reconcile hierarchical orders demanding case localisation for the sake of politico-economic stability with the substantive justice claimed by citizens harmed by systemic corruption. This study aims to (i) examine how natural law and Rawlsian justice as fairness frame that dilemma, (ii) map how politico-legal turbulence—judicial corruption, oligarchic counter-attacks, and legislative capture—erodes investigative independence, and (iii) reconstruct a progressive investigative model fit for special criminal enforcement against state elites. The research employs doctrinal legal research enriched by a critical, multidisciplinary epistemology, integrating statutory, conceptual, case-pattern, historical, and legal-philosophical approaches. The discussion synthesises four schools—natural law, progressive law, sociological jurisprudence, and Rawlsian justice—and reads them against comparative institutional models (UK Serious Fraud Office, Norway's Økokrim, and Brazil's Lava Jato task force). The study proposes a Progressive-Reconstructive Investigation Model (MPRP) anchored in four philosophical pillars and operationalised through five interlinked phases, complemented by institutional reforms covering investigator protection, interdisciplinary capacity, and civil-society oversight. The model recasts investigation from procedural compliance toward substantive justice, victim restoration, and policy repair, offering a normative and operational pathway for the Indonesian National Police to confront elite crime while withstanding politico-legal turbulence.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (MAISAR) DALAM HUKUM JINAYAT

Posma Harapan Pasaribu — 2026-06-29

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong trasformasi bentuk perjudian dalam konvensional menjadi digital,yang sering dikenal sebagai perjudian online,dalam persektif hukum diislam perjudian ini sering juga disebut degan maisar,yakni dalam setiap bentuk pemainan yang mengandung unsur taruhan,keberuntungan dan spekulasi.penelitian ini juga bertujuan unuk menganalisis bagaimana hukum jinayat memandang dan mengulangi tindak pidana perjudian online (maisar) serta bagaiman relevansi dengan hukum normatif dengan pendekatan perundang –undang dan konseptual.hasil penelitian menunjukan bahwa perjuian online tergolong dalam jarimah tazir karena tidak memiliki sanksi yang pasti,sehingga penetapan hukumnya diserahan kepada kebijakan hakim atau pengusaha.prinsip dalam hukum jinayat tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif ,yakni menjaga keselamatan umat .Relevansi dalam hukum positif terlihat dalam pengaturan KUHP pasal 303 dan UU ITE pasal 27 ayat (2)yang juga tergolong perjudian online sebagai tindak pidana .

The development of information technology has driven the transformation of conventional forms of gambling into digital, which is often known as online gambling, in the perspective of Islamic law, this gambling is often also called maisar, namely in every form of game that contains elements of betting, luck and speculation. This research also aims to analyze how the criminal law of jinayat views and repeats the crime of online gambling (maisar) and how it is relevant to normative law with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that online gambling is classified as a tazir crime because it does not have definite sanctions in the text, so that the determination of the law is left to the discretion of the judge or entrepreneur. The basic principle of law in jinayat law is not only preventive but also preventive, namely maintaining the safety of the people. The relevance in positive law is seen in the regulations of the Criminal Code Article 303 and the ITE Law Article 27 paragraph (2) which also classifies online gambling as a criminal act.

DIALEKTIKA HUKUM TERHADAP PENGADAAN TANAH: MENAKAR KEADILAN SUBSTANTIF, PROGRESIF, DAN SOSIOLOGIS DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Lorraine Rangga Boro — 2026-06-29

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia secara konsisten menempatkan pengadaan tanah sebagai titik tegang antara legalitas formal dan keadilan substantif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberi negara kewenangan kuat untuk memperoleh tanah, namun praktik di lapangan menunjukkan persistensi konflik, kompensasi yang dianggap tidak setara, dan partisipasi masyarakat yang bersifat seremonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dialektika pengadaan tanah PSN melalui empat mazhab hukum, yakni positivisme, hukum alam, hukum progresif, dan sosiologi hukum, sekaligus menguji validitas moral klaim "kepentingan umum" dan merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan filsafat hukum, dengan studi kasus pengadaan tanah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan positivistik yang dominan saat ini berhasil menjamin kepastian hukum, tetapi gagal mengakomodasi dimensi moral, kultural, dan sosiologis yang melekat pada tanah. Klaim kepentingan umum cenderung tereduksi pada indikator kuantitatif sehingga rentan menjadi instrumen tirani utilitarian. Artikel ini merekomendasikan reformasi kerangka kompensasi yang komprehensif, penguatan partisipasi deliberatif, pengakuan hak ulayat melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan PSN.

The implementation of National Strategic Projects (NSP) in Indonesia consistently positions land acquisition as a flashpoint between formal legality and substantive justice. Law Number 2 of 2012 grants the State broad authority to acquire land, yet field practice reveals persistent conflicts, compensation perceived as inadequate, and largely ceremonial public participation. This study analyses the dialectics of NSP land acquisition through four schools of legal thought, namely legal positivism, natural law, progressive law, and sociological jurisprudence, while testing the moral validity of the "public interest" claim and formulating policy reform recommendations. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case, historical, and legal-philosophical approaches, taking the Nusantara Capital City (IKN) land acquisition as its case study. The findings show that the dominant positivistic approach secures legal certainty but fails to accommodate the moral, cultural, and sociological dimensions inherent in land. The "public interest" claim tends to be reduced to quantitative indicators and is therefore vulnerable to utilitarian tyranny. The article recommends a comprehensive reform of the compensation framework, strengthening of deliberative participation, recognition of customary rights through Free, Prior, and Informed Consent, and reinforced transparency and accountability in NSP governance.