Jurnal Prisma Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA DIBUATNYA BERDASARKAN KETERANGAN PALSU OLEH PIHAK PENGHADAP

Salim Mundji — 2025-07-30

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai ketentuan undang-undang. dalam pembuatan akta otentik, Notaris menyaksikan perbuatan hukum dan dimasukkan ke dalam akta otentik beserta dokumen pelengkapnya. Namun, tidak semua pernyataan pihak penghadap dalam akta otentik merupakan fakta sebenarnya, sehingga kepastian hukum terhadap akta yang dibuat dipertanyakan dan dapat dipermasalahkan secara hukum. Salah satu contoh kasusnya adalah mahkamah agung putusan Nomor 20 PK/PID/2020. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini penulis mengambil, Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu pihak penghadap pada putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID2020 dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020 memiliki perbedaan dengan putusan sebelumnya pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/Pt.dps. Berdasarkan permasalahan diatas, bahwa pembuatan akta otentik oleh notaris berdasarkan pernyataan para pihak penghadap, sehingga setiap pernyataan tersebut harus benar adanya karena hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum dan merugikan pihak lainnya dan notaris itu sendiri. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik penyajian data deskriptif dan teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris terletak pada kehati-hatian seorang notaris dalam mengambil keputusan terhadap pembuatan akta dengan memperhatikan kapasitas dari setiap penghadap dalam membuat suatu perbuatan hukum dalam akta otentik, isi akta merupakan kesepakatan para pihak. Sedangkan perbedaan pendapat terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung terletak pada dasar ketentuan pelaksanaan dan wewenang seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds in accordance with the provisions of the law. in making an authentic deed, the Notary witnesses legal actions and is included in the authentic deed along with its complementary documents. However, not all statements of the confronting party in the authentic deed are actual facts, so that the legal certainty of the deed made is questionable and can be legally disputed. One example of a case is the Supreme Court decision Number 20 PK / PID / 2020. The problems discussed in this study the author takes, How is legal protection for notaries against deeds made based on false testimony of the confronting party in Supreme Court Decision Number 20 PK / PID / 2020 and How does Supreme Court Decision Number 20 PK / PID / 2020 have a difference with the previous decision in the High Court Decision Number 27 / Pid / 2019 / Pt.dps. Based on the above problems, that the making of an authentic deed is based on the false testimony of the confronting party in the Supreme Court Decision Number 20 PK / PID / 2020. Based on the above problems, that the making of an authentic deed by a notary is based on the statements of the confronting parties, so that each of these statements must be true because this can result in legal problems and harm the other party and the notary himself. The research method in this study uses descriptive analytical research methods, data collection techniques using document studies of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, descriptive data presentation techniques and data analysis techniques using qualitative analysis. The results showed that legal protection of notaries lies in the prudence of a notary in making decisions on making deeds by paying attention to the capacity of each confronter in making a legal act in an authentic deed, the contents of the deed are the agreement of the parties. While the difference of opinion on the decisions of the District Court and the High Court with the Supreme Court lies in the basic provisions of the implementation and authority of a Notary in carrying out his position.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN SUAMI ISTRI MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS 1B

Tiara Atmaningrum — 2025-07-30

Rumah tangga merupakan institusi sosial yang tidak luput dari konflik dan perselisihan. Apabila perselisihan tersebut bersifat prinsipil dan membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak dapat diselesaikan secara internal, maka penyelesaian melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama menjadi opsi terakhir. Dalam konteks ini, mediasi hadir sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan proses perundingan dan kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yakni mediator. Proses mediasi di Pengadilan Agama Dumai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peneliti menganalisa secara mendalam proses penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Dumai dan upaya memaksimalkan penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi agar keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dumai dapat tetap dipertahankan. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum pada aspek das sein dari hukum. Demi mendapatkan hasil obyektif yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer yang diolah dan disempurnakan dengan bahan dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Kota Dumai menjadi lokasi penelitian yang dipandang paling relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Proses mediasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Dumai berjalan lancar berkat pengalaman dan sertifikasi mediator yang kompeten dalam mengelola dinamika emosi serta memberikan arahan tanpa memaksakan kehendak. Meski tidak ditemukan hambatan internal dari sisi teknis, kendala tetap muncul berupa kurangnya itikad baik dari salah satu atau kedua pihak, minimnya pemahaman tentang mediasi sebagai win-win solution, serta tekanan emosional yang menghambat komunikasi. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar peran mediasi dapat dimaksimalkan dalam penyelesaian perselisihan suami istri. Kedua, Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara suami istri di Pengadilan Agama Dumai dilakukan melalui identifikasi yang tepat terhadap faktor penyebab perselisihan, serta pelaksanaan proses mediasi yang menjunjung asas kesukarelaan dalam perundingan. Tujuan mediasi diarahkan pada terciptanya kesepakatan bersama yang realistis, kesiapan para pihak menerima konsekuensi keputusan mereka, serta pengurangan dampak negatif konflik. Selain itu, penguatan dilakukan melalui pemanfaatan instrumen evaluasi baik secara internal maupun nasional.

The household is a social institution that is not immune to conflict and dispute. When such disputes become fundamental in nature and threaten the integrity of the marital relationship, and when internal resolution proves ineffective, legal recourse through the filing of a divorce petition or claim before the Religious Court becomes the final resort. In this context, mediation emerges as an alternative dispute resolution mechanism that prioritizes deliberation and mutual agreement facilitated by a neutral third party, namely, the mediator. The mediation process at the Dumai Class 1B Religious Court is conducted in accordance with Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This study analyzes in depth the process of resolving marital disputes through mediation at the Dumai Religious Court and explores efforts to optimize the mediation process in order to sustain the success rate of mediation as a peaceful means of resolving spousal conflicts within the jurisdiction of the Religious Court. This research adopts a sociological legal research methodology, focusing on the empirical reality of the law, particularly the das sein aspect. To ensure objective and accountable results, the researcher collects primary data, which is then refined and supplemented by secondary data. The collected data is analyzed using a qualitative method, producing descriptive findings. Dumai City is deemed the most relevant location for achieving the research objectives.

The research results indicate the following First, the mediation process for resolving spousal disputes at the Dumai Religious Court proceeds smoothly, largely due to the competence of certified mediators who possess substantial experience in managing emotional dynamics and providing guidance without coercion. While no significant internal or technical obstacles were identified, challenges persist in the form of a lack of good faith from one or both parties, limited understanding of mediation as a win-win solution, and emotional pressures that hinder constructive communication. These challenges must be addressed to maximize the role of mediation in resolving marital conflicts. Second, efforts to overcome these obstacles in the mediation of marital disputes at the Dumai Religious Court are undertaken through precise identification of the root causes of conflict, along with the implementation of a mediation process that upholds the principle of voluntariness in negotiations. The objective of mediation is directed toward achieving realistic and mutually agreed settlements, ensuring the parties’ readiness to accept the consequences of their decisions, and minimizing the adverse effects of conflict. Furthermore, institutional strengthening is pursued through the utilization of evaluation instruments at both the internal and national levels.

IMPLEMENTASI PASAL 71 AYAT (6) PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUAANG WILAYAH KOTA PEKANBARU 2020-2040 DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KECAMATAN TUAH MADANI

Zacky Desrian Alvis — 2025-07-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 71 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020–2040 dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Tuah Madani. Permasalahan banjir yang berulang disebabkan oleh lemahnya pengawasan tata ruang, ketidaktegasan penegakan hukum, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Penerapan sanksi administratif masih terbatas, pelanggaran tata ruang belum ditindak secara konsisten, dan program sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya pemerintah melalui program Master Plan Banjir, inspeksi lapangan, serta koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat. Diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum, keterlibatan masyarakat secara aktif, serta perbaikan sistem komunikasi kebijakan agar kebijakan tata ruang dapat memberikan dampak nyata dalam pengurangan risiko banjir.

This study aims to analyze the implementation of Article 71 Paragraph (6) of Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning the Spatial Plan of Pekanbaru City 2020–2040, particularly in addressing flood disasters in Tuah Madani District. Recurring flood events are caused by weak spatial control, lack of legal enforcement, and low public awareness and participation. This research applies a socio-legal approach using qualitative methods through interviews, field observations, and questionnaires. The findings indicate that policy implementation has not been optimal. Administrative sanctions remain limited, spatial violations are not handled consistently, and outreach programs fail to reach all community levels. Government efforts through the Flood Master Plan, site inspections, and inter-agency coordination require further strengthening. Improved law enforcement, greater public involvement, and better policy communication are necessary to ensure spatial regulations are effectively implemented and contribute to reducing flood risks.

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA KHUSUS DESA BERMARWAH MAJU DAN SEJAHTERA (BERMASA) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 74 TAHUN 2021 DI DESA SELAT BARU

Brillian Asyifa — 2025-07-30

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah satu bentuk program sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah. Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Desa Bermarwah Maju dan Sejahtera atau yang di singkat dengan Desa Bermasa, merupakan program yang didasari oleh visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program Dana Bermasa ini berpedoman dari Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan korelasi antara peraturan hukum dengan implementasinya di masyarakat oleh intansi. Berdasarkan hasil penelitian sementara, Implementasi Peraturan Bupati tersebut belum sesuai dengan aturan, kendala ditemukan pada kedalaman pemahaman perangkat desa mengenai detail regulasi dan kompleksitas pengelolaan keuangan, yang berpotensi memengaruhi kualitas substansi program.

The Village Community Empowerment Program is a form of program as an effort to solve the problem of low public welfare which is the government's obligation. Special allocation funds are part of transfers to allocated areas with the aim of funding specific programs, activities and/or policies that are national priorities and assist in the operationalization of public services, the use of which has been determined by the government. Bermarwah Maju and Sejahtera village or in short with Bermasa Village, is a program based on the vision of Bengkalis regency government to improve the welfare of the village community. The Bermasa Fund Program is guided by Bengkalis Regent regulation number 74 of 2021 concerning guidelines for managing financial assistance specifically for the Bermasa Village Program to village governments in Bengkalis regency. This type of empirical juridical Law Research, which is Research obtained directly from the community or primary data research. This study aims to obtain a correlation between legal regulations with their implementation in the community by intansi. Based on the results of the interim study, the implementation of the Bupati regulation is not yet in accordance with the rules, obstacles are found in the depth of understanding of the village apparatus regarding the details of regulation and the complexity of financial management, which has the potential to affect the quality of the program substance.

TANGGUNG JAWAB PEMILIK KENDARAAN PRIBADI ATAS PENGGUNAAN JALAN DI PERUMAHAN SEBAGAI TEMPAT PARKIR

M. Ilhamsyah Putra — 2025-07-30

Dewasa ini pemanfaatan jalan di perumahan sebagai tempat parkir mulai banyak di jumpai di lingkungan Masyarakat. Praktik ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Jalan yang seharusnya dimanfaatkan bersama malah digunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari warga sekitar. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang atau terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penggunaan jalan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi di perumahan serta bentuk tanggung jawab hukum pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di jalan perumahan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Villa Selecta Mas yang berlokasi di Jalan Buah Tampui, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan kemudian data akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Praktik penggunaan jalan di perumahan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi terjadi karena keterbatasan lahan parkir, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum warga. Praktik ini menimbulkan dampak berupa terganggunya akses jalan, potensi kecelakaan, dan konflik sosial antar penghuni. Namun, penyelesaian yang terjadi di lapangan lebih mengedepankan pendekatan sosial melalui musyawarah dan teguran, dibandingkan dengan penyelesaian berdasarkan mekanisme hukum yang formal. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan aturan yang lebih tegas, peningkatan fasilitas parkir, serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat. (2) Tanggung jawab hukum pemilik kendaraan pribadi yang memarkirkan kendaraannya di jalan perumahan pada dasarnya telah diatur dalam hukum perdata melalui mekanisme perbuatan melawan hukum. Namun, dalam praktik sosial, tanggung jawab hukum tersebut seringkali hanya diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sosial yang bersifat informal, seperti memindahkan kendaraan atau meminta maaf. Minimnya sanksi yang tegas dan rendahnya kesadaran hukum warga menjadi faktor utama mengapa tanggung jawab hukum belum berjalan secara optimal di lingkungan perumahan tersebut.

In recent times, the utilization of residential streets as parking spaces has become increasingly prevalent within the community. This practice has resulted in various negative impacts affecting the daily lives of residents. Streets intended for shared use are instead utilized for the personal convenience of specific individuals, causing discomfort among local residents. This issue is exacerbated when such practices persist over an extended period. This study aims to examine, and analyze the use of streets as parking spaces for private vehicles in residential areas, as well as the form of legal responsibility of vehicle owners who park their vehicles on residential streets. The type of research to be employed in this study is sociological legal research. This research will be conducted at Villa Selecta Mas Residential Complex, located on Jalan Buah Tampui, Tambang Sub-District, Kampar Regency. Data collection will be carried out using both primary and secondary data sources. The data gathering activities in this research will involve observation, interviews, and literature studies. The data analysis applied in this study is qualitative analysis based on the existing facts to obtain answers to the research problems, and the data will then be presented descriptively. The results of the study indicate that: (1) The practice of using residential streets as parking spaces for private vehicles occurs due to limited parking areas, weak enforcement, and low public legal awareness.. This practice has led to several negative impacts, including obstructed road access, increased risk of accidents, and social conflicts among residents. However, in practice, conflict resolution tends to prioritize social approaches such as deliberation and verbal warnings rather than formal legal mechanisms. This highlights the need for stricter enforcement of regulations, improvement of parking facilities, and continuous legal education within the community. (2) The legal responsibility of private vehicle owners who park on residential streets is essentially regulated under civil law through the mechanism of unlawful acts (tort). However, in social practice, this legal responsibility is often carried out merely in the form of informal social responsibilities, such as relocating the vehicle or offering apologies. The lack of strict sanctions and the low level of legal awareness among residents are the primary factors contributing to the suboptimal enforcement of legal responsibilities within the residential area.