Jurnal Prisma Hukum

PROBLEMATIKA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ATAS ASET DIGITAL DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN: ANALISIS TERHADAP SYARAT KEBENDAAN MENURUT HUKUM INDONESIA

Sat, 31 Oct 2026 00:00:00 +0000

The rapid growth of digital technology-based transactions has triggered the emergence of various digital assets with high economic value,such as crypto assets, Non-Fungible Tokens (NFTs),commercial web domains, and copyrighted software code. However,utilizing digitalassets as debt collateral in financing agreements stillfaces substantive legal uncertainty in Indonesia. This normative legal research aimsto comprehensively analyze the legal problems of encumbering digital assets with fiduciary security from the perspective of propertycriteria under Articles 499 and 503 of theIndonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. Theresults demonstrate that the dematerialized, anonymous, and volatile nature of digital assets creates a doctrinal conflict with the droit desuite principle, technical limits of electronic fiduciary registration, and execution barriers during parate execution via state auctionoffices. This study recommends regulatory reconstruction and the implementation of Multi-Signature Smart Contract schemes for legal certainty.

PENERAPAN DAN SANKSI HUKUM ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 997/PID.SUS/2019/PN DPS

Dimas Darmawan, Alysa Muthi Adha, Sabita Sungkar — Sat, 31 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan sanksi hukum adat Lokika Sanggraha dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. Lokika Sanggraha merupakan konsep dalam hukum adat Bali yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta dugaan pelanggaran terhadap janji atau komitmen yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini berfokus pada kedudukan Lokika Sanggraha dalam perspektif hukum adat, penerapannya dalam pertimbangan putusan pengadilan, serta bentuk sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum adat, dan putusan pengadilan yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat Bali dan sistem peradilan nasional, khususnya dalam penerapan norma adat serta penentuan sanksi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan hukum adat dalam penyelesaian perkara dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat di Indonesia.

This study aims to analyze the application and legal sanctions of the Balinese customary offense of Lokika Sanggraha in Denpasar District Court Decision Number 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. Lokika Sanggraha is a customary offense associated with sexual relations between a man and a woman based on a promise of marriage that is subsequently broken. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The data are collected through a literature review of relevant legislation, court decisions, legal doctrines, and academic publications, and are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The discussion focuses on the legal basis for applying Lokika Sanggraha, the judge's considerations in determining the defendant's liability, and the sanctions imposed in the case. The study highlights the role of Balinese customary law in judicial practice, particularly in addressing conduct that is not specifically regulated under the former Indonesian Criminal Code. The analysis is expected to contribute to a better understanding of the relationship between customary law and the national legal system, while emphasizing the importance of legal certainty, justice, and respect for customary values in the application of law.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT DAN PENJUAL TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) PALSU DI KOTA PEKANBARU

Azka Salsabilla, Zulfikar Jayakusuma, Tengku Arif Hidayat — Sat, 31 Oct 2026 00:00:00 +0000

Praktik pembuatan dan penjualan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu di Kota Pekanbaru masih menjadi permasalahan hukum karena belum diimbangi dengan kepastian regulasi yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut, sehingga penindakan selama ini lebih banyak menyasar pengguna TNKB palsu melalui Pasal 280 UU LLAJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru, mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan kajian kepustakaan dengan teknik purposive sampling terhadap aparat Satlantas Polresta Pekanbaru serta pembuat dan penjual TNKB, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu belum berjalan optimal karena belum adanya ketentuan yang secara khusus mengkriminalisasi perbuatan tersebut, sehingga penindakan hanya dapat dilakukan secara reaktif melalui ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat yang dirugikan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu belum adanya pengaturan hukum yang khusus, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, banyaknya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan jumlah personel, serta faktor ekonomi pelaku usaha. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi razia dan tilang, penyelidikan dan penyidikan, sosialisasi dan imbauan hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan Samsat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan, namun masih memerlukan penguatan pengaturan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera merevisi UU LLAJ untuk mengkriminalisasi perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu, kepolisian bersikap lebih proaktif dalam menindak pelaku usaha, serta masyarakat mengurus TNKB melalui prosedur resmi dan turut melaporkan praktik peredaran TNKB palsu.

The making and selling of counterfeit Vehicle Registration Plates (TNKB) in Pekanbaru City remains a legal problem because it has not been matched by regulatory certainty that specifically governs such acts, so that enforcement so far has mostly targeted users of counterfeit TNKB through Article 280 of the Traffic Law. This study aims to determine the implementation of law enforcement against makers and sellers of counterfeit TNKB in Pekanbaru City, to identify the obstacles faced by law enforcement officers in its implementation, and to determine the efforts made to overcome those obstacles. The type of research used is empirical juridical (sociological) legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and literature review using purposive sampling of Traffic Unit officers of Pekanbaru City Police and TNKB makers and sellers, then analyzed qualitatively. The results show that law enforcement against makers and sellers of counterfeit TNKB has not run optimally because there is no provision that specifically criminalizes such acts, so that enforcement can only be carried out reactively through the forgery provisions in Articles 391 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, namely by waiting for reports from aggrieved members of the public. In its implementation there are still obstacles, namely the absence of specific legal regulation, low public legal awareness, the high number of motor vehicles, limited personnel, and economic factors among business actors. Efforts made to overcome these obstacles include raids and traffic tickets, investigation and prosecution, legal socialization and appeals to the public, improved quality of Samsat services, and enhanced quality of police human resources. Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against makers and sellers of counterfeit TNKB in Pekanbaru City has been implemented, but still requires stronger legal regulation, increased capacity of officers, and greater public legal awareness for law enforcement to run more effectively. Therefore, it is recommended that the government promptly revise the Traffic Law to criminalize the making and selling of counterfeit TNKB, that the police act more proactively in taking action against business actors, and that the public process TNKB through official procedures and help report the circulation of counterfeit TNKB.

STRATEGI INTEGRASI PERENCANAAN RESPONSIF GENDER PADA PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Anita Arizona — Sat, 31 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam kebijakan penyaluran insentif guru ngaji di Kabupaten Kotawaringin Barat. Meskipun program insentif bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan, mekanismenya sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan beban ganda, keterbatasan akses, dan diferensiasi kebutuhan antara pendidik pria dan wanita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka Analisis Gender (Gender Analysis Pathway - GAP) untuk mengidentifikasi aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi PPRG dapat dilakukan melalui penyediaan data terpilah gender, penyesuaian kriteria kualifikasi yang inklusif, serta fleksibilitas verifikasi administrasi bagi pendidik perempuan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola alokasi anggaran keagamaan daerah yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kesetaraan gender.

This study aims to formulate a Gender-Responsive Planning and Budgeting (GRPB) integration strategy within the policy of distributing honorariums for Quran teachers in Kotawaringin Barat Regency. Although the honorarium program intends to improve the welfare of religious educators, its mechanisms often fail to fully account for the double burden, limited access, and differentiated needs between male and female instructors. Utilizing a descriptive qualitative approach with the Gender Analysis Pathway (GAP) framework, this research identifies key aspects of access, participation, control, and benefit. The findings indicate that GRPB integration can be achieved through gender-disaggregated data collection, inclusive qualification criteria, and administrative verification flexibility for female educators. Implementing this strategy is expected to foster a more equitable, transparent, and gender-responsive allocation of regional religious budgets.