KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PTUN SECARA ERGA OMNES DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas kekuatan mengikat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara erga omnes dan tantangan implementasinya di Indonesia. Putusan PTUN yang bersifat erga omnes mengikat seluruh pihak terkait dan masyarakat luas, memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam sengketa administrasi negara. Namun, implementasinya menghadapi hambatan seperti minimnya lembaga eksekutorial, ketidakjelasan prosedur eksekusi, dan lemahnya sanksi bagi pejabat yang tidak mematuhi putusan. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aspek normatif dan konseptual putusan tersebut. Rekomendasi penelitian mencakup perluasan yurisdiksi PTUN, pemberian efek erga omnes pada putusan prejudisial, standarisasi penafsiran, mekanisme eksekusi paksa, dan peningkatan transparansi melalui digitalisasi putusan. Dengan langkah ini, putusan PTUN diharapkan berfungsi efektif sebagai instrumen kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

This study examines the binding power of Administrative Court (PTUN) decisions erga omnes and the challenges in their implementation in Indonesia. PTUN decisions with erga omnes effect bind all related parties and the public, providing legal certainty and protection in administrative disputes. However, enforcement faces obstacles such as inadequate execution institutions, unclear enforcement procedures, and weak sanctions for non-compliant officials. A normative juridical method is employed to analyze the legal and conceptual aspects of these decisions. Recommendations include expanding PTUN’s jurisdiction, granting erga omnes effect to prejudicial decisions, standardizing interpretation, enforcing compulsory execution mechanisms, and enhancing transparency through digitization of decisions. These measures aim to make PTUN decisions effective instruments of legal certainty and good governance in Indonesia.