EVALUASI PASCA IMPLEMENTASI: DAMPAK KEPGUB BANTEN NO. 567/2025 TERHADAP FREKUENSI KECELAKAAN LALU LINTAS TRUK TAMBANG DI KABUPATEN SERANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan Keputusan Gubernur Banten No. 567/2025 terhadap perubahan frekuensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tambang di Kabupaten Serang. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya kecelakaan pada koridor tambang yang melintasi wilayah Taktakan, Cipocok Jaya, hingga Kramatwatu. Menggunakan pendekatan evaluasi pasca-implementasi, penelitian ini menganalisis data kuantitatif kecelakaan dari Kepolisian Resor Serang serta data lalu lintas dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam periode 12 bulan sebelum dan 12 bulan setelah kebijakan diberlakukan. Analisis dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur dengan pejabat daerah, aparat kepolisian, dan perwakilan perusahaan tambang untuk menilai tingkat kepatuhan, mekanisme pengawasan, dan tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-implementasi Kepgub terjadi peningkatan frekuensi kecelakaan sebesar X% (diisi sesuai data penelitian), khususnya pada insiden yang berkaitan dengan pelanggaran jam operasional dan kelebihan muatan. Meski demikian, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh lemahnya pengawasan lapangan, ketidakseragaman kepatuhan operator truk, serta kurangnya sinkronisasi antar-instansi pengawas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepgub No. 567/2025 memberikan dampak positif terhadap keselamatan lalu lintas, tetapi memerlukan penguatan penegakan hukum, regulasi turunan, dan pemantauan berbasis teknologi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keselamatan transportasi berbasis kegiatan pertambangan.

This study aims to evaluate the impact of the implementation of Banten Governor Decree No. 567/2025 on changes in the frequency of traffic accidents involving mining trucks in Serang Regency. The regulation was issued in response to the rising number of accidents along the mining corridors that pass through Taktakan, Cipocok Jaya, and Kramatwatu areas. Using a post-implementation evaluation approach, this research analyzes quantitative accident data from the Serang Police Department as well as traffic volume data from the Banten Provincial Transportation Agency covering 12 months before and 12 months after the policy was enforced. The analysis is complemented by semi-structured interviews with local government officials, police officers, and mining company representatives to assess compliance levels, monitoring mechanisms, and implementation challenges. The findings indicate that after the implementation of the decree, there was a X% reduction in accident frequency (to be filled with actual data), particularly in incidents related to operating-hour violations and overloading. However, the effectiveness of the policy remains constrained by limited on-site enforcement, inconsistent compliance among truck operators, and weak coordination across supervisory agencies. The study concludes that Governor Decree No. 567/2025 has had a positive impact on traffic safety, yet requires stronger law enforcement, supporting regulations, and technology-based monitoring systems to achieve optimal outcomes. These findings are expected to serve as a reference for local governments in formulating transportation-safety policies in mining-related regions.