ANALISIS HUKUM DAGANG TERHADAP MANAJEMEN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA

Abstrak

Ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya pada sektor musik, film, penyiaran, dan konten digital, telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja baru. Agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan sistem pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), terutama terkait mekanisme royalti, yang efektif, transparan, dan akuntabel. Artikel ini mengkaji pengaturan dan praktik distribusi royalti musik dalam kerangka hukum dagang di Indonesia dengan berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pelaksana pengelolaan royalti.Hasil kajian menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi sistem pengelolaan royalti, antara lain kurangnya transparansi, tumpang-tindih kewenangan, serta lemahnya kepastian hukum yang berdampak langsung terhadap posisi hukum pencipta dan pelaku industri kreatif. Dari perspektif hukum dagang, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good corporate governance sebagai dasar terciptanya iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem audit digital dan distribusi royalti berbasis real-time, guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi moral hazard dalam pengelolaan dana royalti. Dengan demikian, penguatan tata kelola hukum dagang dalam sistem manajemen royalti diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang adil, inovatif, dan berkelanjutan di Indonesia.

The creative economy in Indonesia, particularly in the music, film, broadcasting, and digital content sectors, has become one of the important pillars of national economic growth and the creation of new jobs. In order for this sector to develop sustainably, an effective, transparent, and accountable intellectual property rights (IPR) management system is needed, especially with regard to royalty mechanisms. This article examines the regulation and practice of music royalty distribution within the framework of commercial law in Indonesia, focusing on an analysis of Law No. 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Song and/or Music Copyright. In addition, this study also highlights the role of Collective Management Organizations (CMOs) and the National Collective Management Organization (LMKN) as the administrators of royalty management. The results of the study show that there are still a number of obstacles in the implementation of the royalty management system, including a lack of transparency, overlapping authorities, and weak legal certainty, which directly impact the legal position of creators and creative industry players. From a commercial law perspective, this study emphasizes the importance of applying the principles of accountability, transparency, and good corporate governance as the basis for creating a healthy and competitive business climate. As a recommendation, institutional reform and the use of information technology, such as digital audit systems and real-time royalty distribution, are needed to improve efficiency and prevent potential moral hazard in royalty fund management. Thus, strengthening commercial law governance in the royalty management system is expected to support fair, innovative, and sustainable creative economic development in Indonesia.