RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PENEMUAN HUKUM PROGRESIF ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DALAM KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023)

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruan penting yang diperkenalkan adalah paradigma Restorative Justice (RJ) yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan melalui pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Restorative Justice dalam KUHP baru serta meninjau penerapannya dari perspektif teori penemuan hukum progresif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice dalam KUHP baru merupakan wujud konkret dari hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, di mana penegak hukum dituntut aktif dalam menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, Restorative Justice merefleksikan nilai keadilan substantif dalam teori hukum Gustav Radbruch, yaitu menempatkan keadilan di atas kepastian hukum yang kaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan Restorative Justice dalam KUHP baru tidak hanya sekadar inovasi kebijakan pidana, tetapi juga merupakan manifestasi penemuan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan sosial. Namun demikian, implementasi Restorative Justice masih menghadapi tantangan berupa kesiapan aparat penegak hukum, regulasi turunan, serta penerimaan masyarakat luas.

The new Indonesian Criminal Code (KUHP), enacted through Law Number 1 of 2023, marks a fundamental shift in the country’s criminal law system. One of its most significant innovations is the incorporation of the Restorative Justice (RJ) paradigm, which emphasizes restoring relationships between offenders, victims, and the community rather than relying solely on retributive imprisonment. This study aims to analyze the regulation of Restorative Justice in the new Criminal Code and examine its implementation from the perspective of progressive legal discovery theory. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Restorative Justice in the new Criminal Code represents a concrete manifestation of progressive law as envisioned by Satjipto Rahardjo, in which legal actors are expected to actively discover and apply law in accordance with societal needs. Moreover, Restorative Justice reflects the substantive justice principle within Gustav Radbruch’s legal philosophy, which prioritizes justice over rigid legal certainty. This study concludes that the regulation of Restorative Justice in the new Criminal Code is not merely a policy innovation in criminal law but also a manifestation of progressive legal discovery oriented toward social justice. Nevertheless, its effective implementation still faces challenges, including the readiness of law enforcement officials, the establishment of derivative regulations, and broader societal acceptance.