RASIONALITAS PENERAPAN PENGURANGAN 100% PBB P2 NONKOMERSIAL DENGAN POTENSI PENURUNAN PAD DI KABUPATEN BADUNG

Abstrak

Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerap dipersepsikan sebagai konsekuensi negatif dari kebijakan pengurangan pajak daerah. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengurangan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap objek pajak nonkomersial di Kabupaten Badung mencerminkan rasionalitas kebijakan publik yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan fiskal jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan tersebut di tengah potensi penurunan PAD. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya tarik-menarik antara target penerimaan daerah dan upaya perlindungan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan serta data sekunder melalui telaah regulasi dan dokumen resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan PBB-P2 dinilai rasional karena didasarkan pada perlindungan masyarakat lokal dari tekanan inflasi nilai tanah (gentrifikasi), peningkatan efisiensi administrasi perpajakan melalui pengurangan biaya pemungutan, serta orientasi fiskal jangka panjang yang ditopang oleh mekanisme subsidi silang dari sektor pariwisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat diposisikan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

A decline in local own-source revenue (PAD) is often perceived as a major risk associated with local tax reduction policies. However, this study demonstrates that the 100% reduction of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) for non-commercial tax objects in Badung Regency represents a form of public policy rationality that extends beyond short-term fiscal considerations. This research aims to analyze the rationale underlying the local government’s decision to implement such a policy amid potential revenue losses. The central issue examined is the tension between regional revenue targets and social welfare protection. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through field observation and a review of relevant regulations and official documents. The findings reveal that the policy is considered rational due to its alignment with efforts to protect local residents from land value inflation (gentrification), improve tax administration efficiency by reducing high collection costs, and maintain long-term fiscal sustainability through cross-subsidization from the tourism sector. The study concludes that public welfare is prioritized as a mechanism for social stability and as a foundation for strengthening local government legitimacy.