PERAN SUB UNIT ADVOKASI DAN KEBIJAKAN, DIREKTORAT KEBIJAKAN PERSAINGAN, DAN DIREKTORAT EKONOMI KPPU DALAM PENGUATAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

Abstrak

Penegakan dan penguatan kebijakan persaingan usaha merupakan faktor krusial dalam mewujudkan perekonomian yang efisien, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, serta Direktorat Ekonomi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperkuat implementasi kebijakan persaingan. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan literature review dan analisis yuridis normatif. Pendekatan literature review dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi perkembangan konsep, temuan utama, serta kesenjangan penelitian (research gap) sebagai dasar perumusan kebaruan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sub Unit Advokasi dan Kebijakan berperan dalam mengintegrasikan prinsip persaingan ke dalam kebijakan publik; Direktorat Kebijakan Persaingan berfungsi memastikan konsistensi normatif dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengevaluasi dampak regulasi; sedangkan Direktorat Ekonomi memberikan dukungan analitis melalui kajian struktur pasar dan perilaku ekonomi guna menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Sinergi ketiga unit tersebut memperkuat kapasitas KPPU untuk bertindak secara preventif dan proaktif, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi internal KPPU merupakan faktor kunci dalam optimalisasi pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan kompetitif.

Strengthening competition policy is a crucial element in achieving an efficient, fair, and sustainable economy in Indonesia. This study aims to examine the roles of the Advocacy and Policy Sub-Unit, the Directorate of Competition Policy, and the Directorate of Economics at the Indonesia Competition Commission (KPPU) in enhancing the implementation of competition policy. The research employs a qualitative method using a literature review and normative juridical approach. The literature review involves a systematic examination of relevant scholarly works, which are then analyzed descriptively and analytically to identify conceptual developments, key findings, and research gaps that serve as the basis for the study’s novelty. The findings indicate that the Advocacy and Policy Sub-Unit plays a key role in integrating competition principles into public policy; the Directorate of Competition Policy ensures normative consistency with Law Number 5 of 1999 and evaluates regulatory impacts; and the Directorate of Economics provides analytical and empirical support through market structure and behavioral analyses to promote evidence-based policymaking. The integrated functions of these three units enhance KPPU’s capacity to act preventively and proactively, in line with Presidential Regulation Number 100 of 2024. The study concludes that internal synergy within KPPU is essential for optimizing the enforcement and implementation of competition policy and supporting inclusive and competitive national economic growth.