PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM: HAK RESTITUSI DAN SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN ANAK

Abstrak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Anak selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak. Penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya Perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Protection for children in conflict with the law throughout the stages of the juvenile criminal justice process including investigation, prosecution, adjudication, and placement in juvenile correctional facilities has not yet provided adequate safeguards to ensure a sense of justice for children. In many cases, children’s rights are still often neglected, and children are frequently treated merely as objects, which can be detrimental to their well-being. In juvenile cases, a child may serve as a perpetrator, a victim, or a witness, necessitating comprehensive protection and specialized handling to prevent further negative impacts. The management of juvenile cases must be carried out by officials who possess a deep understanding of children’s issues. With the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, significant progress has been made in protecting children in conflict with the law, marked by a paradigm shift in case handling. Juvenile cases are now encouraged to be resolved not solely through formal judicial processes but also through diversion mechanisms based on a restorative justice approach, involving all parties the perpetrator, the victim, witnesses, and other stakeholders to jointly seek solutions that prioritize the best interests of the child.