PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN. STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR (492/PID.SUS/2020/PN.CBI)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor: 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya penyelesaian kasus, serta implikasi putusan terhadap penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia, khususnya wilayah Cibinong. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana putusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses penyelesaian kasus, serta dampak putusan terhadap penerapan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia, khususnya di wilayah Cibinong. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU ITE dan KUHP, menyediakan kerangka hukum untuk menanggulangi ujaran kebencian SARA, dengan kelebihan dalam perlindungan minoritas dan fungsi preventif. Implikasi putusan ini menegaskan komitmen hukum terhadap ujaran kebencian SARA di ranah digital, menyoroti pentingnya tanggung jawab pengguna media sosial, dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan komprehensif, termasuk pendidikan multikultural, dialog antarumat beragama, penegakan hukum yang konsisten, dan penguatan peran media, sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan dan toleransi di masyarakat majemuk Indonesia.

This research examines the resolution of the criminal offense of disseminating information that causes hatred and hostility based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA), with a case study of Case Decision Number: 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi. This research aims to analyze the suitability of the judge's decision with the applicable laws and regulations, efforts to resolve the case, and the implications of the decision on law enforcement of hate speech in Indonesia, especially the Cibinong area. The purpose of this study is to analyze the extent to which the judge's decision is in accordance with the applicable laws and regulations, the case settlement process, and the impact of the decision on the application of law against hate speech in Indonesia, especially in the Cibinong area. The analysis shows that Indonesian regulations, such as the ITE Law and the Criminal Code, provide a legal framework for tackling SARA hate speech, with strengths in minority protection and preventive functions. The implications of this decision affirm the legal commitment to SARA hate speech in the digital realm, highlight the importance of social media user responsibility, and provide protection to vulnerable groups. This research concludes that comprehensive prevention efforts, including multicultural education, interfaith dialog, consistent law enforcement, and strengthening the role of the media, are necessary to maintain harmony and tolerance in Indonesia's pluralistic society.