PENERAPAN DIGITALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK WAJIB KTP DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk wajib KTP di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Digitalisasi pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Via Online (PLAVON) merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kupang dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai Dispendukcapil dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti kemudahan akses, kecepatan proses, dan transparansi birokrasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian data antar dokumen kependudukan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur jaringan. Untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi lintas instansi, serta penguatan sarana dan prasarana teknologi. Secara keseluruhan, digitalisasi administrasi kependudukan di Kota Kupang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

This study aims to describe the implementation of digitalization in population administration services for residents required to have an ID card (KTP) in Kupang City, East Nusa Tenggara Province. The digital public service system, known as Pelayanan Via Online (PLAVON), is an innovation by the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil) of Kupang City to improve service efficiency and effectiveness. This research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving Dispendukcapil staff and service users. The findings indicate that the implementation of digital systems has had a positive impact on public service quality, including easier access, faster processing, and increased transparency. However, challenges remain, such as data inconsistencies between documents, low digital literacy among citizens, and limited technological infrastructure. To optimize digital service implementation, stronger inter-institutional coordination, better infrastructure, and more extensive public education are needed. Overall, the digitalization of population administration services in Kupang City has made significant progress toward achieving efficient, transparent, and citizen-responsive public services.