GOOD GOVERNANCE DAN FUNGSI PELAYANAN: DEKONSTRUKSI PERAN PEMERINTAH DAERAH PANDEGLANG DALAM PEMENUHAN HAK SUKU BADUY YANG TERMARGINALISASI

Abstrak

Ketimpangan yang dialami kelompok marginal seperti Suku Baduy justru muncul dalam implementasi otonomi daerah, yang seringkali hanya menjadi retorika belaka. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis distorsi penerapan prinsip good governance dalam fungsi pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, yang mengakibatkan marginalisasi struktural Suku Baduy dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis Critical Interpretive Synthesis (CIS), penelitian ini mengkritisi wacana kebijakan daerah melalui Analisis Wacana Kritis dan Dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana good governance dan pelayanan publik dalam dokumen resmi seperti RPJMD lebih menekankan efisiensi teknokratis, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing sehingga mereduksi pelayanan menjadi penyediaan infrastruktur fisik. Suku Baduy direpresentasikan secara ambivalen sebagai aset pariwisata sekaligus komunitas tertinggal yang membutuhkan intervensi yang mengabaikan sistem pengetahuan, hukum adat (Pikukuh), dan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Marginalisasi terjadi dalam bentuk hambatan administratif, layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak adaptif, serta eksklusi ekologis melalui pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang mendorong komodifikasi ruang hidup. Kajian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi paradigmatik dari model pelayanan top-down yang seragam menuju tata kelola yang indigenous-sensitive, mengakui pluralitas nilai publik, dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator negosiasi dalam ekologi kelembagaan yang plural.