PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA ERA REFORMASI

Abstrak

This paper examines law enforcement in Indonesia as a rechtsstaat, with a particular focus on the Reform Era. Although the constitution affirms the rule of law and the protection of human rights, law enforcement in practice remains far from ideal. The Reform Era, expected to strengthen democratic law, has instead been marked by weak public trust in legal institutions, the dominance of formalistic approaches, and the persistence of corruption and abuse of power. By exploring Aristotle’s distributive and commutative justice, Hans Kelsen’s legal certainty, John Rawls’ social justice, Satjipto Rahardjo’s progressive law, and Lawrence M. Friedman’s legal effectiveness, this study highlights the need for a responsive and progressive legal paradigm. Moral, cultural, and spiritual awareness across society is essential to establish substantive justice in law enforcement during the Reform Era.

Tulisan ini membahas penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), khususnya dalam era Reformasi. Meskipun konstitusi menegaskan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), praktik penegakan hukum masih jauh dari harapan. Era Reformasi yang seharusnya membawa perubahan menuju demokratisasi hukum justru diwarnai lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat, dominasi pendekatan formalistik, serta maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengkaji teori keadilan Aristoteles, kepastian hukum Hans Kelsen, keadilan sosial John Rawls, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, tulisan ini menegaskan perlunya paradigma hukum yang responsif dan progresif. Kesadaran moral, kultural, dan spiritual seluruh komponen bangsa menjadi kunci untuk membangun penegakan hukum yang berkeadilan substantif dalam masa Reformasi.