AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNA DI DESA TAPENPAH KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Abstrak

Rumusan masalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah akuntabilitas  pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah  kualitatif dengan teknis analisis data deskriptif dengan sumber informan, kepala desa dan aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat,    dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan dan alokasi anggaran di Desa Tapenpah melibatkan partisipasi aktf warga melalui musyawarah tingkat dusun dan des, dengan panduan utama dari RPJMDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengelola dampak negatif pembangunan, dengan menggnakan studi dampak lingkungan, konsultasi masyarakat, dan pemantauan berkelanjutan. Pembangunan di desa ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, peningkatan kapasitas kelompok-kelompok, dan proyek fisik seperti eko-wisata dan embung. Pendekatan partisipatif ini mecerminkan komitmen Desa Tapenpah untuk pembangunan yang berklanjutan dan inklusif. Simpulan yang dapat di ambil oleh peneliti mengenai 2 tingkat akuntabilitas pemerintah desa Tapenpah dalam pelaksanaan pembangunan yaitu; yang pertama, akuntabilitas teknis. Adanya sistem pelaporan yang akurat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Kedua, akuntabilitas strategis. Mekanisme yang kuat terhadap keputusan pembangunan berbasis prioritas.

The formulation of the problem in this research is "What is the government's accountability in implementing development. The aim of this research is to analyze and describe government accountability in implementing development. The research method used is qualitative with descriptive data analysis techniques using informant sources, village heads and village government officials, the Village Consultative Body (BPD) and the community, with data collection techniques through interviews and documentation. The research results show that the planning and budget allocation process in Tapenpah Village involves the active participation of residents through village and village level deliberations, with the main guidance from the RPJMDes. The Village Consultative Body (BPD) has an important role in managing the negative impacts of development, by using environmental impact studies, community consultation and ongoing monitoring. Development in this village aims to empower the community through training, increasing the capacity of groups, and physical projects such as eco-tourism and reservoirs. This participatory approach reflects Tapenpah Village's commitment to sustainable and inclusive development. Conclusions that researchers can draw regarding the 2 levels of accountability of the Tapenpah village government in implementing development, namely; the first, technical accountability. There is an accurate reporting system for budget use and project implementation. Second, strategic accountability. Strong mechanism for priority-based development decisions.