PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI YANG MEMILIKI SIMPANAN BERJANGKA ATAS WANPRESTASI PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS KSP SEJAHTERA BERSAMA)

Abstrak

Kasus gugatan Hj. Yati Cahyati, SE, terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP) terkait gagal mencairkan simpanan berjangka sebesar Rp. 400.000.000,- setelah jatuh tempo pada 7 April 2020, menunjukkan kompleksitas hukum dalam era pandemi COVID-19. Meskipun Penggugat telah mengirimkan surat teguran (somasi), Tergugat tidak memenuhi kewajiban dengan alasan dampak pandemi terhadap restrukturisasi utang. Pengadilan Negeri Tasikmalaya memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus membayar simpanan berjangka serta bagi hasil sesuai dengan perjanjian, tetapi tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan. Keputusan pengadilan didasarkan pada adanya perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat gagal memenuhinya. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anggota koperasi dalam kasus wanprestasi dan pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi dalam memenuhi kewajiban tersebut, menegaskan tanggung jawab hukum pengurus koperasi dalam memenuhi kewajiban kontrak, terutama terkait simpanan anggota.

The case of Hj. Yati Cahyati, SE, against the Sejahtera Bersama Savings and Loan Cooperative (KSP) regarding the failure to withdraw a term deposit of Rp. 400,000,000  after it matured on April 7, 2020, shows the legal complexity in the COVID-19 pandemic era. Although the plaintiff had sent a letter of reprimand (somasi), the defendant did not fulfill its obligations, citing the impact of the pandemic on debt restructuring. The Tasikmalaya District Court ruled that the defendant had defaulted and had to pay term deposits and profit sharing in accordance with the agreement, but not all of the plaintiffs claims were granted. The court's decision was based on the existence of a contractual agreement between the plaintiff and the defendant, which the Defendant failed to fulfill. This research discusses the legal protection for cooperative members in cases of default and the legal responsibility of cooperative administrators in fulfilling these obligations, emphasizing the legal responsibility of cooperative administrators in fulfilling contractual obligations, especially related to member deposits.