IMPLEMENTASI BPHTB SEBAGAI INSTRUMEN PAJAK DAERAH DALAM PEMENUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Abstrak

Pajak daerah, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah iuran wajib terutang yang dibayar oleh Wajib Pajak individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Penelitian ini menyelidiki cara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) digunakan sebagai alat pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah penelitian literatur. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen resmi terkait kebijakan BPHTB dan kontribusinya terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB memiliki peran besar dalam meningkatkan PAD di berbagai daerah di Indonesia. Regulasi yang jelas, sistem administrasi yang efektif, dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan wajib pajak memastikan bahwa BPHTB dilaksanakan dengan baik. Namun, ada beberapa masalah, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, sosialisasi yang buruk, dan infrastruktur teknologi yang buruk. Studi ini menunjukkan bahwa perbaikan regulasi yang fleksibel dan peningkatan kapasitas manajemen pajak daerah diperlukan serta menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB. Dengan demikian, BPHTB dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mendukung keuangan daerah dan mendorong pembangunan regional yang berkelanjutan.

Regional tax, which can be imposed based on applicable laws and regulations, is a mandatory contribution payable by individual or corporate taxpayers to the region without direct direct compensation. This research investigates how the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) is used as a regional tax tool to increase Regional Original Income (PAD). The method used is literature research. Data and information were collected from various sources, such as books, journals, government reports, and official documents related to BPHTB policies and their contribution to PAD. The research results show that BPHTB has a big role in increasing PAD in various regions in Indonesia. Clear regulations, an effective administrative system, and good collaboration between local governments and taxpayers ensure that BPHTB is implemented well. However, there are several problems, such as taxpayer non-compliance, poor outreach, and poor technological infrastructure. This study shows that improving flexible regulations and increasing regional tax management capacity is needed as well as using information technology to optimize BPHTB revenues. In this way, BPHTB can become a more effective instrument for supporting regional finances and encouraging sustainable regional development.