UPAYA HUKUM VERZET DALAM SENGKETA PERDATA
Kata Kunci:
Verzet, Upaya Hukum, Sengketa PerdataAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta implikasi yuridis dari upaya hukum verzet sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan verstek dalam perkara perdata. Permasalahan utama yang dikaji adalah efektivitas verzet dalam menjamin hak tergugat, khususnya dalam perkara perceraian, di mana tergugat tidak hadir di persidangan. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam proses perceraian, sering terjadi ketidakhadiran salah satu pihak umumnya suami yang kemudian menyebabkan dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim. Kondisi ini berpotensi merugikan tergugat yang mungkin tidak mengetahui proses persidangan, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang adil untuk memulihkan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, mengkaji regulasi seperti HIR, RBg, dan PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022. Data diperoleh dari literatur hukum dan dokumen resmi terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa verzet berfungsi sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan perdata untuk menjamin hak tergugat agar dapat membela diri setelah dijatuhkannya putusan verstek. Dalam konteks perceraian, verzet memberi ruang bagi tergugat untuk meminta pemeriksaan ulang perkara. Selain itu, implementasi verzet secara elektronik melalui e-court mencerminkan kemajuan teknologi hukum, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas dan pemahaman publik.
This study aims to examine the legal basis, procedural mechanisms, and juridical implications of verzet as a legal remedy against verstek decisions in Indonesian civil litigation. The main issue addressed is the effectiveness of verzet in safeguarding the rights of defendants particularly in divorce cases where the defendant fails to appear in court. The background of this research highlights the frequent occurrence in divorce proceedings where one party, often the husband, is absent during trial, leading to a verstek verdict. Such situations may disadvantage the absent party, especially if they were unaware of the trial process, thereby necessitating a legal mechanism to ensure procedural fairness.This research employs a normative juridical method with a descriptive-qualitative approach, analyzing primary legal sources such as the HIR, RBg, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019 as amended by PERMA No. 7 of 2022. Secondary data is gathered from academic literature and legal commentaries.The findings reveal that verzet serves as a crucial legal instrument within civil proceedings to uphold the defendant’s right to be heard and to request a re-examination of the case after a verstek ruling. In the context of divorce, verzet allows the absent party to contest the decision and present their defense. Furthermore, the implementation of verzet through the e-court system signifies progress in judicial modernization, although challenges remain in terms of public awareness and digital accessibility.