DINAMIKA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KOTA DI SERANG DAN TANTANGAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK

Abstrak

Angkutan kota (angkot) masih menjadi moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Serang, terutama kelompok berpendapatan rendah, pelajar, dan pekerja sektor informal. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan angkot menghadapi permasalahan struktural yang menghambat efektivitasnya sebagai layanan publik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan angkot di Kota Serang melalui kajian literatur terhadap regulasi nasional dan daerah, penelitian terdahulu, laporan instansi pemerintah, serta perbandingan dengan kota-kota lain. Kajian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, ketidakteraturan trayek, rendahnya kualitas armada, serta meningkatnya persaingan dari transportasi online. Kondisi tersebut diperburuk oleh kurangnya modernisasi sistem dan ketiadaan integrasi antarmoda. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, digitalisasi pengawasan, dan modernisasi armada untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkot di masa mendatang.

Public minibus transportation (angkot) remains widely used in Serang City, particularly among low-income groups, students, and informal sector workers. However, previous studies indicate that angkot operations face structural challenges that undermine their effectiveness as a public service. This study evaluates the governance of angkot in Serang through a literature review of national and local regulations, previous research, government agency reports, and comparisons with other Indonesian cities. The findings reveal that the implementation of Local Regulation No. 13/2014 has been ineffective due to weak supervision, route irregularities, poor fleet quality, and growing competition from online transportation services. These issues are exacerbated by the lack of system modernization and absence of multimodal integration. This study highlights the need for regulatory reform, institutional strengthening, digital supervision systems, and fleet modernization to improve angkot service quality in the future.