ANALISIS PELANGGARAN HUKUM PADA PERUSAHAAN ASING TERKAIT SENGKETA KONTRAK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH INDONESIA DAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA)

Abstrak

Abstrak:Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara  Pemerintah  Indonesia  dan  PT.  Newmont Nusa Tenggara sehingga  dikatakan  telah  terjadi Wanprestasi  terhadap  isi  perjanjian  dan  bagaimana  upaya  hukum  yang  dilakukan  terkait  dengan Wanprestasi serta penerapan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat  disimpulkan,  bahwa:  1.  Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Newmont Nusa Tenggara dengan belum terpenuhinya klausula divestasi, dengan demikian pihak Pemerintah Indonesia berhak untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  belum  terpenuhinya  kewajiban  tersebut.  2.  Upaya  hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sudah benar dengan didasarkan atas pengertian isi pasal  21  dari  Kontrak  Karya  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  PT.  Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU N0. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah  prosedur  arbitrase  United  Nation  Commission  on  International  Trade  Law  (UNCITRAL), dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri atas panel yang dikenal secara internasional dengan  menggunakan  dasar  aturan  dari  United  Nation  Commission  on  International  Trade  Law (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsure asing (foreign elements) dari arbitrase ini dapat.Kata Kunci:Perjanjian, Wanprestasi, Arbitrase