ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MENGENAI PENGUPAHAN BURUH DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NO. 305/PID.SUS/2021/PN CBI

Abstrak

Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.  Salah satunya adalah menjamin hak asasi manusia berupa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal pengupahan juga menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya peran hukum dalam menangani kasus adanya pelanggaran upah dibawah minimum dan penerapan regulasinya dan memahami secara yuridis mengenai tindakan hukum yang diambil untuk memproses sanksi terhadap PT. M & S APPAREL. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan sehingga hasil yang didapatkan adalah pemberian upah minimum dibawah upah minimum kota dikategorikan sebagai pelanggaran dari hukum ketenagakerjaan yang mana pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 90 jo Pasal 185 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003. Putusan hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membayar denda ini sejalan dengan kerugian yang dialami oleh buruh, terlebih dengan ketentuan tambahan yaitu apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar maka aset atau harta kekayaan PT. M&s APPAREL akan dirampas dan dilelang melalui kantor lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk membayar denda yang dimaksud.

 In article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state guarantees comprehensive human rights which include the right to life, the right to form a family, obtain protection from violence and discrimination, develop oneself through education for basic needs, equal treatment before the law, the right to embrace religion, and worship according to one's religion, and other rights. One of them is guaranteeing human rights in the form of legal protection for workers in terms of wages, which is also an important aspect in maintaining worker welfare. The purpose of this research is to determine the importance of the role of law in handling cases of violations of below minimum wages and regulatory standards and to understand juridically the legal actions taken to process sanctions against PT. M&S APPAREL. Using descriptive qualitative research methods and literature review, the results obtained are that giving a minimum wage below the city minimum wage is charged as a violation of labor law, where the violation is a criminal act and fulfills the elements contained in Article 90 in conjunction with Article 185 paragraph ( 1) Law No. 13 of 2003. The judge's decision to order to pay this fine is in line with the losses experienced by workers, especially with additional provisions, namely if within 1 (one) month of the decision becoming legally binding the assets or assets are still not paid. PT. M&s APPAREL will be confiscated and auctioned through the auction office in accordance with statutory provisions to pay the fine in question.