RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI PULAU TIMOR

Abstrak

Penelitian ini berjudul Resolusi Konflik Agraria Di Pulau Timor Studi Kasus Di Desa Linamnutu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana resolusi konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat yang hidup dalam kawasan hutan adat Pubabu dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti menggunakan teori resolusi konflik agraria untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer berupa informan, sedangkan data sekunder berupa dokumen terkait variabel penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Aspek mediasi, penyelesaian konflik agraria di Besipae telah dilakukan melalui penetapan mediator dari unsur tokoh adat yang dipercaya dan memahami nilai serta sejarah tanah adat, serta melalui penawaran berbagai alternatif solusi oleh pemerintah, namun belum sepenuhnya diterima karena belum menyentuh tuntutan utama masyarakat yaitu pengakuan hak atas tanah ulayat. (2) Aspek negosiasi, upaya mencapai kompromi damai masih mengalami hambatan akibat perbedaan dasar klaim antara pemerintah yang berlandaskan hukum formal dan masyarakat yang berpegang pada sejarah penguasaan adat, meskipun proses negosiasi telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan mampu mengintegrasikan hukum formal dengan pengakuan terhadap nilai serta hak masyarakat adat agar tercapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa proses penyelesaian konflik agraria di wilayah Pubabu–Besipae telah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu aspek mediasi dan aspek negosiasi

This research is entitled Agrarian Conflict Resolution in Timor Island: A Case Study in Linamnutu Village, South Central Timor Regency. The research question addressed in this thesis is: How is agrarian conflict resolved between the indigenous community living within the Pubabu customary forest area and the Regional Government of East Nusa Tenggara Province? The researcher employs agrarian conflict resolution theory to address the research problem. This study uses a descriptive qualitative method. Primary data sources consist of informants, while secondary data consist of documents related to the research variables. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through reduction, data presentation, conclusion drawing, and descriptive qualitative analysis. The findings indicate that: (1) Regarding the mediation aspect, the resolution of the agrarian conflict in Besipae has been carried out through the appointment of mediators drawn from customary leaders who are trusted and knowledgeable about the values and history of customary land, as well as through the government's offer of various alternative solutions; however, these efforts have not been fully accepted, as they have yet to address the community's primary demand, namely the recognition of their communal land rights. (2) Regarding the negotiation aspect, efforts to reach a peaceful compromise continue to face obstacles due to the fundamental differences in claims between the government, which is grounded in formal law, and the community, which adheres to the history of customary tenure, despite the negotiation process having involved multiple parties. Therefore, conflict resolution requires a more inclusive and participatory approach that is capable of integrating formal law with the recognition of indigenous community values and rights, in order to achieve a fair and sustainable agreement. Based on the analysis above, the author concludes that the agrarian conflict resolution process in the Pubabu–Besipae area has been carried out through two main approaches, namely the mediation aspect and the negotiation aspect.