PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM KEBIJAKAN ABOLISI OLEH PRESIDEN

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat), sehingga setiap kebijakan eksekutif di Indonesia harus bersandar pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden, dengan fokus studi pada kasus Tom Lembong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan abolisi oleh Presiden memiliki dasar hukum konstitusional yang kuat dalam UUD NRI 1945, namun implementasinya harus tetap tunduk pada prosedur yang transparan dan akuntabel. Dalam kasus Tom Lembong, ditemukan bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan prerogatif, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi publik dan kepastian hukum agar tidak terkesan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan abolisi bukan sekadar hak prerogatif mutlak, melainkan instrumen hukum yang melibatkan peran lembaga lain seperti DPR dalam memberikan pertimbangan, serta Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dalam menjaga koridor konstitusionalitasnya. Kasus ini menjadi representasi penting mengenai tantangan dalam menyeimbangkan antara diskresi kekuasaan eksekutif dengan kewajiban mematuhi prinsip negara hukum di Indonesia.

As a state based on the rule of law (rechtstaat), every executive policy in Indonesia must be based on the supremacy of law, protection of human rights, and the principle of checks and balances. This study aims to analyze the application of the rule of law principle in the abolition policy issued by the President, focusing on the case of Tom Lembong. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. Data sources come from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through literature studies. The results of the study indicate that the President's abolition policy has a strong constitutional legal basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but its implementation must still be subject to transparent and accountable procedures. In the case of Tom Lembong, it was found that although the President has prerogative authority, the policy must consider aspects of justice for the public and legal certainty to avoid the impression of arbitrary action. The conclusion of this study confirms that the abolition policy is not simply an absolute prerogative, but a legal instrument that involves the role of other institutions such as the House of Representatives (DPR) in providing considerations, as well as the Supreme Court or Constitutional Court in maintaining its constitutional corridor. This case serves as an important illustration of the challenges in balancing executive discretion with the obligation to adhere to the principles of the rule of law in Indonesia.