PENIPUAN DALAM ASURANSI PRESPEKTIF HUKUM DAN LANGKAH LANGKAH PENCEGAHAN

Abstrak

Di Indonesia, perusahaan asuransi saat ini terkendala oleh kecenderungan untuk mengincar premi tertinggi Banyak agen yang beroperasi secara tidak semestinya dan tidak  menjelaskan secara lengkap hak dan tanggung jawab pembeli asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengidentifikasi kesalahan dan jenis kesalahan yang dilakukan . Perusahaan asuransi dalam kontrak asuransi berdasarkan keputusan pengadilan. Kajian hukum normatif  ini menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memberikan informasi yang tidak akurat kepada pemegang polis dengan menyiratkan kesalahan, gagal menjelaskan hubungan antara kebenaran dan pengungkapan penuh persyaratan material menjadi berkurang di bidang asuransi kesehatan yang berkaitan dengan asuransi jiwa . Jika calon tertanggung memiliki akta kelahiran dan tidak dapat membungkusnya dalam deklarasi, proses klaim dapat diselesaikan dengan cepat hanya dengan salinan sederhana tagihan rumah sakit sebagai bukti pembayaran, menghilangkan kebutuhan untuk menunjukkan bahwa polis hanya dapat diasuransikan untuk satu orang.

In Indonesia, insurance companies are currently hampered by the tendency to aim for the highest premiums. Many agents operate improperly and do not fully explain the rights and responsibilities of insurance buyers. The aim of this research is to identify errors and the types of errors committed. Insurance companies in insurance contracts based on court decisions. This normative legal study uses content analysis. The research results show that insurance companies provide inaccurate information to policyholders by implying errors, failing to explain the relationship between truth and full disclosure of material requirements to be reduced in the field of health insurance as it relates to life insurance. If a potential insured has a birth certificate and cannot wrap it in a declaration, the claims process can be completed quickly with just a simple copy of the hospital bill as proof of payment, eliminating the need to demonstrate that the policy is only insurable for one person.