ANALISIS KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERPADU DI INDONESIA DALAM MENANGANI DELIK-DELIK DILUAR KUHP

Abstrak

Kebijakan Penyidikan Terpadu menjadi strategi utama dalam menangani delik-delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya. Fokus utamanya adalah menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, tindak pidana cyber, dan delik lingkungan hidup. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, budaya organisasi yang tidak mendukung, serta faktor politik, sosial, dan eksternal. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama lintas sektor, perubahan kebijakan dan praktek penyidikan, serta dukungan politik dan sosial yang kuat. Dengan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. 

The Integrated Investigation Policy is a primary strategy in handling offenses outside the Indonesian Criminal Code (KUHP). In the context of law enforcement, this policy involves collaboration among various law enforcement agencies such as the police, prosecutors, and other relevant institutions. Its main focus is on addressing transnational crimes such as drug trafficking, human trafficking, terrorism, corruption, money laundering, cybercrime, and environmental offenses. The main challenges in implementing this policy include inter-agency coordination, limited human and financial resources, unsupportive organizational culture, and political, social, and external factors. Overcoming these challenges requires commitment and cross-sector cooperation, changes in investigation policies and practices, and strong political and social support. With a holistic approach and effective coordination, it is hoped that the implementation of this policy can significantly enhance law enforcement effectiveness and maintain public safety and order.