PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara. Akan tetapi, faktanya, masih banyak sekali aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh warga negara dan penyelenggara negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia sangat merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Namun, sangat memprihatinkan, ternyata penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia tergolong sangat lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi.

The State of Indonesia is a state of law which means all legal rules that apply in The Indonesian state must be obeyed by citizens and state administrators. However, In fact, there are still a lot of legal rules that are violated by citizens and state administrators, such as in the case of corruption crimes. Corruption crimes in Indonesia are very rampant from year to year. Therefore, law enforcement of corruption crimes is needed in order to realize the upholding of the rule of law, upholding justice and realizing peace in life in society. However, it is very concerning, it turns out that the enforcement of corruption in Indonesia is classified as very weak. This can be seen from the fact that there are still many lawmakers or law enforcers themselves who commit corruption crimes.