ANALISIS DAMPAK KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF TERHADAP PERIZINAN UMKM DI KOTA KOTA BESAR DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Dampak Keputusan Fiktif Positif terhadap Proses Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota-Kota Besar Indonesia". Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, yang menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada hambatan berupa proses perizinan yang lambat, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya kepastian hukum. Sebagai solusi, pemerintah memperkenalkan prinsip "fiktif positif" untuk mempercepat pelayanan publik dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan prinsip fiktif positif dalam proses perizinan UMKM di kota-kota besar. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip fiktif positif membantu mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengawasan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan serta risiko ketidakpastian hukum. Kesimpulannya, agar keputusan fiktif positif dapat memberikan manfaat optimal, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku UMKM, serta reformasi birokrasi yang mendukung perizinan yang transparan dan akuntabel.

This research is titled "Analysis of the Impact of Positive Fictitious Decisions on the Licensing Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Major Cities in Indonesia". The background of this study is based on the crucial role of UMKM in Indonesia's economy, serving as a key driver in job creation and contributing significantly to the Gross Domestic Product (GDP). However, UMKM often face challenges such as slow licensing processes, complex bureaucracy, and a lack of legal certainty. As a solution, the government introduced the "positive fictitious" principle to accelerate public services and create a more conducive business environment for UMKM. This research aims to examine the impact of the application of the positive fictitious principle in the UMKM licensing process in major cities. The method used is a normative juridical approach, utilizing document studies and in-depth interviews. The results show that the positive fictitious principle helps speed up the licensing process and increases legal certainty for business actors. Nevertheless, there are some challenges, such as insufficient oversight, which may lead to misuse, as well as risks of legal uncertainty. In conclusion, to optimize the benefits of the positive fictitious decision, there is a need for enhanced oversight, broader socialization to UMKM actors, and bureaucratic reform to support transparent and accountable licensing processes.