ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP PROGRAM MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Abstrak

Korupsi pada tingkat pemerintah daerah masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kendala yang dihadapi, serta strategi APIP dalam mendukung implementasi MCP KPK dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki peran strategis dan multifungsi sebagai koordinator, pendamping teknis, penjamin mutu, serta mitra KPK dalam memastikan keterpenuhan delapan area intervensi MCP. Implementasi MCP telah mendorong perubahan positif dalam budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Namun demikian, pelaksanaan MCP masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman indikator yang belum merata, lemahnya koordinasi antar OPD, beban kerja auditor, serta keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, APIP menerapkan strategi adaptif melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi lintas OPD, serta kolaborasi intensif dengan KPK. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan MCP sangat bergantung pada penguatan peran APIP dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dalam rangka pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Corruption at the local government level remains a significant challenge to achieving clean and accountable governance. The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) introduced the Monitoring Center for Prevention (MCP) Program as a preventive instrument aimed at strengthening local government governance systems. This study analyzes the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP), the challenges encountered, and the strategies employed by APIP in supporting the implementation of the KPK’s MCP program for corruption prevention in the Government of Tidore Islands City. This research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that APIP plays a strategic and multifunctional role as a coordinator, technical facilitator, quality assurance provider, and strategic partner of the KPK in ensuring the fulfillment of the eight MCP intervention areas. The implementation of MCP has contributed to positive changes in bureaucratic culture toward more transparent, accountable, and data-driven governance. However, the program still faces challenges related to limited human resources, uneven understanding of MCP indicators, weak inter-agency coordination, high auditor workloads, and budget constraints. To address these challenges, APIP has adopted adaptive strategies through capacity building, strengthened inter-agency coordination, and intensive collaboration with the KPK. This study concludes that the effectiveness of MCP implementation strongly depends on the strengthened role of APIP and sustained institutional support in preventing corruption at the local government level.