PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN INFLASI TERHADAP INVESTASI (PMDN) DI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2001-2025

Abstrak

Riset ini dimaksudkan guna mengkaji dampak Upah Minimum Regional (UMR) serta laju inflasi terhadap Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara, baik secara individual maupun bersamaan. Dasar pelaksanaan riset tersebut dilandasi oleh signifikansi kebijakan penggajian yang memadai serta kestabilan kondisi makroekonomi dalam mewujudkan suasana investasi yang mendukung demi memacu perkembangan perekonomian wilayah. Pendekatan riset yang diterapkan ialah kuantitatif dengan menggunakan model regresi linier berganda berbasis data deret waktu (time series) selama periode 2001–2025. Pengujian dugaan penelitian dilaksanakan secara individual melalui uji t serta secara bersamaan melalui uji F. Temuan riset memperlihatkan bahwa secara individual, variabel UMR memberikan dampak positif serta bermakna terhadap PMDN di Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 < 0,05. Kondisi tersebut selaras dengan Teori Makroekonomi Keynesian serta Teori Upah Efisiensi, yang menjelaskan bahwa kenaikan tingkat upah sanggup meningkatkan kemampuan daya beli penduduk sehingga menjadi daya tarik bagi investasi yang berorientasi pasar (market-seeking investment). Sebaliknya, variabel inflasi secara individual menunjukkan keterkaitan yang berlawanan arah, tetapi memberikan pengaruh negatif yang tidak bermakna terhadap PMDN dengan tingkat signifikansi sebesar 0,6822 > 0,05. Keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa sepanjang perubahan tingkat harga masih berada dalam ambang batas yang dapat ditoleransi, penanam modal domestik telah memperhitungkan risiko tersebut ke dalam perencanaan usaha berjangka panjang sesuai dengan Teori Ekspektasi Rasional. Secara bersama-sama (uji F), gabungan variabel UMR dan inflasi terbukti memberikan pengaruh yang bermakna terhadap PMDN dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05. Simpulan dari riset ini menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan UMR yang memadai bukanlah menjadi hambatan, melainkan dorongan yang efektif apabila dipadukan dengan kestabilan harga (inflasi) sehingga mampu membentuk ukuran kelayakan iklim investasi yang menyeluruh. Temuan tersebut memberikan konsekuensi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta para pengambil kebijakan terkait agar menyinergikan kebijakan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan pengendalian kestabilan harga yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) demi mempertahankan sekaligus memaksimalkan daya tarik penanaman modal domestik yang berkesinambungan.