ANALISIS KOORDINASI KEBIJAKAN TEKNIS DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI KESRA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK

Penulis

  • Pethrus Universitas Kristen Indonesia Paulus
  • Yoel Pasae ypasae@ukipaulus.ac.id
  • Apriana Toding Universitas Kristen Indonesia Paulus

Kata Kunci:

Koordinasi, Kebijakan Teknis, Kinerja Pegawai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Koordinasi Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini dibidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. informan Kunci (Key Informants) dalam Wawancara sebanyak 5 (lima) orang di Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan tahap analisis mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pada Bidang Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional, belum terjadwal secara rutin, serta belum sepenuhnya mampu menjembatani proses perumusan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang efektifnya implementasi kebijakan teknis dan belum optimalnya pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan rakyat. 2) Hambatan dalam koordinasi kebijakan teknis di Bidang Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak meliputi komunikasi yang belum berjalan lancar, pengelolaan data dan dokumen yang belum tertata dengan baik, pembagian tugas yang masih tumpang tindih, minimnya forum koordinasi yang dilaksanakan secara rutin, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. 3) Upaya perbaikan koordinasi kebijakan teknis di Bidang Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak perlu diarahkan pada penataan koordinasi yang lebih teratur dan terjadwal, penegasan pembagian tugas pegawai, pemerataan penyampaian informasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan.

This reseach to identify and analyze Technical Policy Coordination in Improving the Performance of Social Welfare (Kesra) Employees at the Regional Secretariat of Puncak Regency. The research employs a descriptive qualitative approach. The object of this study is the Social Welfare Division (Kesra) of the Regional Secretariat of Puncak Regency. Data were collected through observation, interviews with informants, and documentation. The key informants involved in the interviews consisted of five (5) individuals from the Regional Secretariat of Puncak Regency. Data analysis was conducted using qualitative descriptive analysis, which included the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that: (1) the implementation of technical policy coordination in the Social Welfare Division of the Regional Secretariat of Puncak Regency has been carried out in accordance with regional government regulations; however, in practice, it has not yet been optimal. Coordination remains situational, is not routinely scheduled, and has not fully bridged the process between policy formulation and its implementation in the field. This condition has resulted in less effective implementation of technical policies and suboptimal achievement of performance in the social welfare sector. (2) The obstacles to technical policy coordination include ineffective communication, poorly organized data and documentation, overlapping task assignments, the lack of regularly conducted coordination forums, limited supporting facilities, and geographical conditions that are difficult to access. (3) Efforts to improve technical policy coordination need to be directed toward establishing more structured and regularly scheduled coordination mechanisms, clarifying task assignments, ensuring equitable dissemination of policy information, and enhancing human resource capacity through training and coaching.

Unduhan

Diterbitkan

2026-01-30