ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP PEMERATAAN PENDIDIKAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem zonasi diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kesetaraan akses serta kualitas pendidikan. Permasalahan yang dibahas mencakup bagaimana efektifnya kebijakan zonasi, hambatan teknis saat menerapkan kebijakan tersebut, tindakan penyimpangan seperti pengeditan data alamat, serta cara masyarakat merespons kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan regulasi yang terkait. Penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi berhasil memperbaiki kesetaraan akses ke pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa sesuai dengan wilayah tempat mereka tinggal. Namun, pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan, seperti gangguan pada sistem pendaftaran, kurangnya fasilitas infrastruktur yang memadai, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan adanya tindakan manipulasi data. Selain itu, perbedaan kualitas antar sekolah membuat kebijakan ini belum sepenuhnya dicerna oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitas pendidikan secara merata, sistem pengawasan harus diperkuat, dan sosialisasi harus lebih efektif agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai dengan baik.

This study aims to examine how the zoning system is implemented in the New Student Admissions (PPDB) process in Indonesia and how it impacts equal access and quality of education. Issues discussed include the effectiveness of the zoning policy, technical obstacles in implementing the policy, irregularities such as address data editing, and how the public responds to the policy. The method used is a qualitative approach, utilizing literature review techniques from various sources, such as journals and related regulations. The research shows that the zoning system has successfully improved equal access to education by providing greater opportunities for students based on their region of residence. However, its implementation still faces several obstacles, such as disruptions to the registration system, lack of adequate infrastructure, limited public understanding, and data manipulation. Furthermore, differences in quality between schools mean that this policy has not been fully understood by the public. Therefore, it is necessary to improve the quality of education evenly, strengthen the monitoring system, and make socialization more effective to achieve the policy's objectives.