Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner

CINTA EROTIS MENURUT ERICH FROMM DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN BERKELUARGA MASA KINI

2026-04-23T07:03:41+00:00

Erich Fromm memandang cinta bukan sekadar emosi spontan, daya tarik hasrat yang menggebu-gebu, melainkan lebih dari itu cinta merupakan sutau seni yang menuntun pengetahuan, tanggung jawab, dan komitmen. Dalam kerangka pemikiranya, cinta erotis merupakan cinta yang intim dan penuh gairah antara dua pasangan dan mewakili naluri individu untuk bertahan hidup. Cinta Erotis yang otentik berakar pada kematangan pribadi di mana seseorang menempatkan hasrat untuk bersatu sepenuhnya dengan yang lain bukanlah hasrat seksual semata melainkan hasrat untuk bersatu dengan yang lain dengan berdasarkan pada perhatian, tanggung jawab, hormat dan pengenalan. Tanpa dimensi ini, cinta erotis mudah tereduksi menjadi nafsu sesaat, posesivitas, atau hubungan yang bersifat konsumtif. Berkaitan dengan cinta erotis, problematika ini sudah marak terjadi di dalam kehidupan keluarga zaman ini, karena pasangan suami istri salah mengartikan serta salah mengekspresikan cinta yang sesungguhnya. Akibatnya dalam dinamika hubungan suami dan istri, tidak terjadinya keseimbangan dan stabilitas antara kematangan emosional, gairah seksual, serta ikatan cinta yang matang yang mengakibatkan pasangan suami dan istri masuk dalam taraf destruktif dalam hubungan. Relevansi pemikiran Fromm bagi kehidupan keluarga terletak pada pemahamannya bahwa cinta erotis yang matang menjadi fondasi yang penting bagi relasi suami dan istri yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks kelarga, cinta erotis tidak hanya meneguhkan ikatan emosional dan fisik pasangan, tetapi juga menciptakan ruang bagi pertumbuhan bersama, stabilitas relasi, serta pendidikan nilai cinta bagi anak-anak.

Erich Fromm views love not merely as a spontaneous emotion or a passionate surge of desire, but rather as an art that demands knowledge, responsibility, and commitment. Within his framework of thought, erotic love is an intimate and passionate form of love between two partners, representing the individual’s instinct for survival. Authentic erotic love is rooted in personal maturity, where one’s desire to unite completely with another is not solely sexual but stems from care, responsibility, respect, and recognition. Without these dimensions, erotic love is easily reduced to momentary lust, possessiveness, or a consumptive relationship. Regarding erotic love, this issue has become widespread in contemporary family life, as married couples misunderstand and misexpress true love. Consequently, in marital dynamics, there is a lack of balance and stability between emotional maturity, sexual passion, and a mature bond of love—leading couples into destructive patterns in their relationship. Fromm’s ideas are relevant to family life in that mature erotic love serves as a crucial foundation for a healthy and sustainable marital relationship. In the family context, erotic love not only strengthens the couple’s emotional and physical bond but also creates space for mutual growth, relationship stability, and the teaching of love values to children.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP PEMERATAAN PENDIDIKAN

2026-04-26T12:04:26+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem zonasi diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kesetaraan akses serta kualitas pendidikan. Permasalahan yang dibahas mencakup bagaimana efektifnya kebijakan zonasi, hambatan teknis saat menerapkan kebijakan tersebut, tindakan penyimpangan seperti pengeditan data alamat, serta cara masyarakat merespons kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan regulasi yang terkait. Penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi berhasil memperbaiki kesetaraan akses ke pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa sesuai dengan wilayah tempat mereka tinggal. Namun, pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan, seperti gangguan pada sistem pendaftaran, kurangnya fasilitas infrastruktur yang memadai, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan adanya tindakan manipulasi data. Selain itu, perbedaan kualitas antar sekolah membuat kebijakan ini belum sepenuhnya dicerna oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitas pendidikan secara merata, sistem pengawasan harus diperkuat, dan sosialisasi harus lebih efektif agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai dengan baik.

This study aims to examine how the zoning system is implemented in the New Student Admissions (PPDB) process in Indonesia and how it impacts equal access and quality of education. Issues discussed include the effectiveness of the zoning policy, technical obstacles in implementing the policy, irregularities such as address data editing, and how the public responds to the policy. The method used is a qualitative approach, utilizing literature review techniques from various sources, such as journals and related regulations. The research shows that the zoning system has successfully improved equal access to education by providing greater opportunities for students based on their region of residence. However, its implementation still faces several obstacles, such as disruptions to the registration system, lack of adequate infrastructure, limited public understanding, and data manipulation. Furthermore, differences in quality between schools mean that this policy has not been fully understood by the public. Therefore, it is necessary to improve the quality of education evenly, strengthen the monitoring system, and make socialization more effective to achieve the policy's objectives.

EFEKTIVITAS PENGANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO

2026-04-25T02:16:51+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penganggaran belanja daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku referensi, serta regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penganggaran dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi masyarakat, serta optimalisasi fungsi pengawasan oleh DPRD. Data APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 menunjukkan kapasitas fiskal yang besar, namun tingkat serapan anggaran yang belum optimal mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi anggaran. Dengan demikian, diperlukan peningkatan transparansi, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

This study aims to analyze the effectiveness of regional expenditure budgeting in improving the quality of public services in Sidoarjo Regency. The research employs a qualitative approach using a literature review method through the examination of scientific journals, reference books, and regulations related to regional financial management. The results indicate that budgeting effectiveness is influenced by transparency, community participation, and the optimization of the oversight function by the Regional House of Representatives (DPRD). Data from the Sidoarjo Regency Regional Budget (APBD) in 2025 shows a large fiscal capacity; however, the level of budget absorption remains suboptimal, indicating issues in budget implementation. Therefore, it is necessary to enhance transparency, strengthen community participation, and optimize oversight functions to achieve effective budget management that is oriented toward improving public services.

KOMPLEKSITAS ADMINISTRATIF DAN KETEPATAN SASARAN KIP KULIAH DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 4

2026-04-25T04:52:56+00:00

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya mendukung Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat terkait pendidikan yang inklusif dan merata. Meskipun jumlah penerima program terus meningkat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kompleksitas administratif dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KIP Kuliah dari aspek kompleksitas administratif, ketepatan sasaran, serta keadilan distributif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses seleksi yang melibatkan banyak tahapan dan aktor berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam verifikasi data. Selain itu, masih ditemukan permasalahan inclusion error dan exclusion error yang mengindikasikan belum optimalnya akurasi penyaluran bantuan. Dalam perspektif keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi berbasis data terintegrasi, peningkatan transparansi, serta standarisasi mekanisme seleksi guna meningkatkan ketepatan sasaran dan mendukung pencapaian SDG 4.