TRANSFORMASI SUBAK SEMBUNG SEBAGAI LANSKAP BUDAYA PERKOTAAN: EKOWISATA, TRI HITA KARANA, DAN NEGOSIASI RUANG DI DENPASAR, 2012–2024

2026-07-15T08:12:22+00:00

Penetapan Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012 membawa perubahan terhadap cara pandang dan pengelolaan Subak di Bali, termasuk Subak Sembung di Kota Denpasar. Di tengah meningkatnya tekanan urbanisasi, alih fungsi lahan, dan perkembangan pariwisata, Subak Sembung menghadapi tantangan untuk mempertahankan fungsi agraris sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi Subak Sembung pada periode 2012–2024 dengan menitikberatkan pada proses adaptasi kelembagaan, pengembangan ekowisata, serta negosiasi ruang dalam menjaga keberlanjutan lanskap budaya perkotaan. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui wawancara sejarah lisan dengan pengurus dan anggota Subak, observasi lapangan, dokumentasi, serta kajian terhadap berbagai sumber tertulis, kemudian dianalisis secara kronologis untuk menjelaskan hubungan antara kontinuitas dan perubahan dalam pengelolaan Subak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Subak Sembung bukan merupakan pergeseran dari pertanian menuju pariwisata, melainkan proses adaptasi kelembagaan yang memungkinkan berkembangnya fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis tanpa menghilangkan identitas agraris kawasan. Pengembangan ekowisata, pemanfaatan teknologi, penerapan awig-awig, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor yang saling melengkapi dalam mempertahankan keberlanjutan Subak di tengah dinamika perkembangan Kota Denpasar. Penelitian ini memperkaya historiografi Subak dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan institusi tradisional lebih ditentukan oleh kemampuan masyarakat lokal dalam menegosiasikan berbagai kepentingan pembangunan daripada oleh pengakuan internasional semata.

The inscription of the Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy as a UNESCO World Heritage Site in 2012 significantly reshaped the perception and management of Subak in Bali, including Subak Sembung in Denpasar City. Amid increasing urbanization, land conversion, and tourism development, Subak Sembung has faced the challenge of maintaining its agricultural function while adapting to social, economic, and environmental changes. This study aims to examine the transformation of Subak Sembung from 2012 to 2024, focusing on institutional adaptation, ecotourism development, and spatial negotiation in sustaining an urban cultural landscape. The research employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through oral history interviews with Subak leaders and members, field observations, documentation, and a review of written sources. These materials were analyzed chronologically to explain the interplay between continuity and change in the management of Subak. The findings reveal that the transformation of Subak Sembung does not represent a shift from agriculture to tourism; rather, it reflects a process of institutional adaptation that enables agricultural, economic, social, cultural, and ecological functions to coexist. Ecotourism development, technological innovation, the implementation of awig-awig (customary regulations), and government support have collectively contributed to sustaining Subak amid the rapid urban development of Denpasar. This study contributes to the historiography of Subak by demonstrating that the sustainability of traditional institutions is determined primarily by the capacity of local communities to negotiate competing development interests rather than by international recognition alone.

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HAMBATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA

2026-07-21T03:27:00+00:00

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, namun di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, tingkat partisipasi tersebut belum berjalan optimal. Warga banyak terlibat pada tahap pelaksanaan fisik (gotong royong), sementara keterlibatan dalam perencanaan (Musrenbangdes) dan evaluasi masih bersifat simbolik, terutama bagi perempuan dan pemuda. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tujuh kelompok narasumber, observasi, dan kajian dokumen, yang dianalisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Integrasi berjalan paling baik karena ditopang nilai gotong royong dan ajaran Islam. Fungsi Adaptasi dan Pencapaian Tujuan tergolong cukup baik, dengan realisasi 80% target RPJMDes, meskipun aspirasi perempuan dan pemuda belum sepenuhnya terakomodasi. Fungsi Pemeliharaan Pola merupakan fungsi yang paling terancam akibat pergeseran nilai generasi muda ke arah individualistis dan ketergantungan pada bantuan sosial instan. Hambatan utama partisipasi meliputi orientasi manfaat jangka pendek, tekanan ekonomi sektor pertanian, norma gender, serta kebiasaan menyalurkan aspirasi melalui RT/RW. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, berbasis kearifan lokal, dan berkeadilan gender untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

Community participation is a key determinant of successful village development, yet in Kalabeso Village, Buer District, participation remains suboptimal. Residents are mostly involved in physical implementation (mutual cooperation), while involvement in planning (Musrenbangdes) and evaluation remains largely symbolic, especially among women and youth. This study describes the forms and levels of community participation and identifies its barriers using a qualitative descriptive approach, with in-depth interviews of seven informant groups, field observation, and document review, analyzed through Talcott Parsons' Structural Functionalism and the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Results show that the Integration function works best, sustained by mutual-cooperation values and Islamic teachings. Adaptation and Goal Attainment perform fairly well, with 80% of RPJMDes targets achieved, though women's and youth's aspirations remain under-represented. The Latency function faces the greatest threat from the younger generation's shift toward individualism and dependence on instant social aid. Main barriers include short-term benefit orientation, agricultural economic pressure, gender norms, and reliance on RT/RW intermediaries. An inclusive, locally grounded, and gender-equitable development approach is needed to strengthen participation.

Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner

TRANSFORMASI SUBAK SEMBUNG SEBAGAI LANSKAP BUDAYA PERKOTAAN: EKOWISATA, TRI HITA KARANA, DAN NEGOSIASI RUANG DI DENPASAR, 2012–2024

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HAMBATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA