Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner

TRANSFORMASI SUBAK SEMBUNG SEBAGAI LANSKAP BUDAYA PERKOTAAN: EKOWISATA, TRI HITA KARANA, DAN NEGOSIASI RUANG DI DENPASAR, 2012–2024

Putu Dyah Pradnya Paramitha — 2026-07-30

Penetapan Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012 membawa perubahan terhadap cara pandang dan pengelolaan Subak di Bali, termasuk Subak Sembung di Kota Denpasar. Di tengah meningkatnya tekanan urbanisasi, alih fungsi lahan, dan perkembangan pariwisata, Subak Sembung menghadapi tantangan untuk mempertahankan fungsi agraris sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi Subak Sembung pada periode 2012–2024 dengan menitikberatkan pada proses adaptasi kelembagaan, pengembangan ekowisata, serta negosiasi ruang dalam menjaga keberlanjutan lanskap budaya perkotaan. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui wawancara sejarah lisan dengan pengurus dan anggota Subak, observasi lapangan, dokumentasi, serta kajian terhadap berbagai sumber tertulis, kemudian dianalisis secara kronologis untuk menjelaskan hubungan antara kontinuitas dan perubahan dalam pengelolaan Subak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Subak Sembung bukan merupakan pergeseran dari pertanian menuju pariwisata, melainkan proses adaptasi kelembagaan yang memungkinkan berkembangnya fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis tanpa menghilangkan identitas agraris kawasan. Pengembangan ekowisata, pemanfaatan teknologi, penerapan awig-awig, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor yang saling melengkapi dalam mempertahankan keberlanjutan Subak di tengah dinamika perkembangan Kota Denpasar. Penelitian ini memperkaya historiografi Subak dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan institusi tradisional lebih ditentukan oleh kemampuan masyarakat lokal dalam menegosiasikan berbagai kepentingan pembangunan daripada oleh pengakuan internasional semata.

The inscription of the Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy as a UNESCO World Heritage Site in 2012 significantly reshaped the perception and management of Subak in Bali, including Subak Sembung in Denpasar City. Amid increasing urbanization, land conversion, and tourism development, Subak Sembung has faced the challenge of maintaining its agricultural function while adapting to social, economic, and environmental changes. This study aims to examine the transformation of Subak Sembung from 2012 to 2024, focusing on institutional adaptation, ecotourism development, and spatial negotiation in sustaining an urban cultural landscape. The research employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through oral history interviews with Subak leaders and members, field observations, documentation, and a review of written sources. These materials were analyzed chronologically to explain the interplay between continuity and change in the management of Subak. The findings reveal that the transformation of Subak Sembung does not represent a shift from agriculture to tourism; rather, it reflects a process of institutional adaptation that enables agricultural, economic, social, cultural, and ecological functions to coexist. Ecotourism development, technological innovation, the implementation of awig-awig (customary regulations), and government support have collectively contributed to sustaining Subak amid the rapid urban development of Denpasar. This study contributes to the historiography of Subak by demonstrating that the sustainability of traditional institutions is determined primarily by the capacity of local communities to negotiate competing development interests rather than by international recognition alone.

KETAHANAN SOSIAL PEREMPUAN PERKOTAAN DALAM MENGHADAPI KELANGKAAN GAS LPG 3 KILOGRAM: ANALISIS PRAKTIK SOSIAL PIERRE BOURDIEU DI KECAMATAN SUMBAWA

Risqi Wandani — 2026-07-30

Kelangkaan LPG 3 kilogram merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi energi bersubsidi, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas domestik rumah tangga. Perempuan sebagai pihak yang umumnya bertanggung jawab dalam pengelolaan kebutuhan memasak dan pengaturan sumber daya keluarga menjadi kelompok yang paling merasakan konsekuensi dari keterbatasan akses energi tersebut. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai strategi bertahan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas rumah tangga di tengah ketidakpastian pasokan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kelangkaan LPG 3 kilogram terhadap praktik kehidupan sehari-hari perempuan sekaligus mengkaji bentuk ketahanan sosial yang mereka bangun dalam menghadapi situasi tersebut di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Analisis dilakukan menggunakan perspektif praktik sosial Pierre Bourdieu melalui konsep habitus, modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal simbolik, dan ranah sebagai kerangka untuk memahami strategi yang dikembangkan perempuan dalam menghadapi krisis energi domestik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali pengalaman hidup informan secara mendalam. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman langsung menghadapi kelangkaan LPG 3 kilogram, dengan mempertimbangkan variasi kondisi ekonomi rumah tangga agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik ketahanan sosial. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan LPG 3 kilogram mengubah praktik kehidupan sehari hari perempuan melalui meningkatnya beban domestik, bertambahnya pengeluaran rumah tangga akibat kenaikan harga, terganggunya jadwal memasak, serta perubahan pola konsumsi dan pemanfaatan sumber energi alternatif. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perempuan mengembangkan ketahanan sosial melalui tiga dimensi utama. Pada tahap coping capacities, mereka mencari pangkalan alternatif, memanfaatkan jaringan sosial, meminjam tabung gas, dan melakukan penyesuaian pengeluaran rumah tangga. Pada tahap adaptive capacities, perempuan mulai mengubah pola konsumsi, menerapkan teknik memasak yang lebih hemat energi, memperkuat jaringan informasi mengenai distribusi LPG, serta mempersiapkan alternatif ketika pasokan terbatas. Sementara itu, transformative capacitiestercermin dalam terbentuknya kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan, seperti penyediaan cadangan energi, penguatan solidaritas antarwarga, dan perubahan sistem pengelolaan energi rumah tangga. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan membangun ketahanan sosial sangat dipengaruhi oleh kepemilikan dan kemampuan memanfaatkan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik yang berbeda pada setiap rumah tangga. Oleh karena itu, kelangkaan LPG 3 kilogram tidak hanya menunjukkan persoalan distribusi energi, tetapi juga merefleksikan ketimpangan akses terhadap sumber daya yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan merupakan aktor utama yang secara aktif menciptakan berbagai strategi adaptif untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga di tengah krisis energi domestik.

The scarcity of 3 kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) has become an issue that extends beyond subsidized energy distribution and significantly affects the sustainability of household domestic activities. Women, who are generally responsible for cooking and managing household resources, are among the groups most directly affected by limited access to this essential energy source. This situation has encouraged the development of various coping strategies to maintain household activities amid uncertain LPG availability. This study aims to analyze the impacts of the 3 kilogram LPG shortage on women's daily social practices and to examine the forms of social resilience they develop in responding to the crisis in Brang Biji Village, Sumbawa District. The study employs Pierre Bourdieu's theory of social practice as its analytical framework, focusing on the concepts of habitus, economic capital, social capital, cultural capital, symbolic capital, and social field to understand the strategies adopted by women in dealing with domestic energy shortages. A qualitative research design with a phenomenological approach was employed to explore the lived experiences of the participants. Informants were selected through purposive sampling based on their direct experience with the LPG shortage, while differences in household economic conditions were considered to obtain a comprehensive understanding of women's social resilience. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that the scarcity of 3 kilogram LPG has altered women's daily lives by increasing domestic workloads, raising household expenditures due to higher LPG prices, disrupting cooking schedules, and encouraging changes in consumption patterns as well as the use of alternative energy sources. In response to these challenges, women developed social resilience through three interconnected dimensions. At the coping capacities stage, they sought alternative LPG distributors, relied on social networks, borrowed gas cylinders from relatives or neighbors, and adjusted household expenditures. At the adaptive capacities stage, women modified consumption patterns, adopted energi efficient cooking practices, strengthened information sharing networks regarding LPG distribution, and prepared alternative solutions when supplies became limited. Meanwhile, transformative capacities were reflected in the establishment of more sustainable household energy management practices, including maintaining energy reserves, strengthening community solidarity, and reorganizing household energy management systems. The study further demonstrates that women's ability to build social resilience is strongly influenced by their ownership and utilization of economic, social, cultural, and symbolic capital, which vary across households. Therefore, the scarcity of 3 kilogram LPG represents not only a problem of energy distribution but also reflects inequalities in access to resources that shape communities' capacity to develop social resilience. This study concludes that women play an active and central role in creating adaptive strategies that enable households to sustain their daily lives amid a domestic energy crisis.

KONFLIK SOSIAL DALAM PENGELOLAAN WISATA HIU PAUS: STUDI KASUS DESA LABUHAN JAMBU KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA

Bintang Dwi Kayanti — 2026-07-30

Perkembangan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Ka-bupaten Sumbawa telah menjadi salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya pesisir yang mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kehadiran wisata tersebut mendorong perubahan mata pencaharian, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta berkembangnya berbagai usaha pendukung pariwisata. Na-mun, di balik manfaat tersebut muncul dinamika sosial berupa konflik yang dipicu oleh perbedaan akses terhadap pengelolaan, kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat ekonomi antarpihak yang terlibat. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji wisata hiu paus dari aspek pengem-bangan destinasi, konservasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, se-dangkan kajian yang secara khusus membahas konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus masih relatif terbatas. Penelitian mengenai mekanisme akses dan kekuasaan dalam pengelolaan ekowisata bahari menjadi penelitian yang paling rel-evan karena sama-sama membahas relasi antaraktor dalam pengelolaan sumber daya wisata, meskipun belum menitikberatkan pada dinamika konflik sosial. Ber-dasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi kesenjangan ilmiah dengan mengkaji konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jam-bu menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf untuk menjelaskan relasi otoritas dan kepentingan antaraktor, serta konsep akses Ribot dan Peluso untuk menganalisis kemampuan aktor dalam memperoleh manfaat dari sumber daya wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan doku-mentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial bermula dari perubahan sistem pengelolaan wisata yang sebelumnya berbasis masyarakat menjadi lebih formal setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan sebagai pengelola resmi kawasan wisata laut. Perubahan tersebut memunculkan perbedaan kepentingan mengenai kewenangan, akses pengelolaan, dan pembagian manfaat ekonomi di antara pemerintah desa, BLUD, lembaga konservasi, operator wisata, Pokdarwis, Pok-maswas, pemilik bagang, pemilik perahu, pelaku UMKM, dan masyarakat nelayan. Berdasarkan perspektif Dahrendorf, konflik berkembang karena distribusi otoritas yang tidak seimbang sehingga membentuk hubungan antara kelompok yang mem-iliki kewenangan dengan kelompok yang memiliki keterbatasan akses. Ketimpan-gan tersebut mendorong terbentuknya kelompok semu yang kemudian berkem-bang menjadi kelompok kepentingan dalam menyuarakan tuntutan terhadap sistem pengelolaan wisata. Sementara itu, konsep akses Ribot dan Peluso menunjukkan bahwa kemampuan memperoleh manfaat wisata tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal, tetapi juga oleh kekuasaan, jaringan sosial, serta akses ter-hadap kebijakan. Konflik memberikan dampak positif berupa peningkatan penda-patan masyarakat, terbukanya peluang usaha baru, serta meningkatnya penge-tahuan mengenai pariwisata dan konservasi hiu paus. Di sisi lain, konflik juga memunculkan kecemburuan sosial, rasa kecewa, dan ketidakpuasan akibat distri-busi manfaat yang belum merata. Dengan demikian, keberlanjutan wisata hiu paus memerlukan tata kelola yang lebih adil, transparan, partisipatif, serta mampu mem-berikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata.

The development of whale shark tourism in Labuhan Jambu Village, Tarano Dis-trict, Sumbawa Regency has become a form of coastal resource utilization that cre-ates new economic opportunities for local communities. The presence of this tour-ism activity has encouraged changes in livelihoods, increased local economic activ-ities, and stimulated the growth of various tourism-supporting businesses. Howev-er, alongside these benefits, social conflicts have emerged due to differences in ac-cess to tourism management, decision-making authority, and the distribution of economic benefits among stakeholders. Previous studies have primarily focused on whale shark tourism from the perspectives of destination development, conserva-tion, and community welfare improvement. In contrast, studies specifically examin-ing social conflict within whale shark tourism management remain limited. Re-search addressing access mechanisms and power relations in marine ecotourism management is considered the most relevant because it discusses interactions among stakeholders in managing tourism resources, although it does not specifical-ly emphasize the dynamics of social conflict. This study therefore addresses this re-search gap by examining social conflict in the management of whale shark tourism in Labuhan Jambu Village through the perspective of Ralf Dahrendorf's Conflict Theory to explain authority relations and competing interests among actors, while Ribot and Peluso's Theory of Access is employed to analyze the unequal ability of actors to obtain benefits from tourism resources. This study adopted a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and were analyzed using the inter-active model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data dis-play, and conclusion drawing. The findings reveal that social conflict originated from the transformation of the tourism management system, which shifted from a community-based model to a more formal institutional arrangement following the appointment of the Regional Public Service Agency (BLUD) as the official manag-er of the marine tourism area. This transformation generated differences in inter-ests regarding management authority, access to tourism governance, and the dis-tribution of economic benefits among the village government, BLUD, conservation organizations, tourism operators, tourism awareness groups (Pokdarwis), commu-nity surveillance groups (Pokmaswas), bagang owners, boat owners, micro and small business actors, and local fishermen. From Dahrendorf's perspective, the conflict developed due to the unequal distribution of authority, creating relation-ships between dominant groups possessing decision-making power and subordi-nate groups with limited access. These inequalities encouraged the emergence of quasi groups that gradually evolved into interest groups demanding changes in the tourism management system. Furthermore, Ribot and Peluso's Theory of Access demonstrates that the ability to benefit from tourism resources is determined not only by formal ownership but also by power, social networks, and access to policy-making processes. The conflict has produced positive impacts, including increased community income, the creation of new business opportunities, and greater public awareness of tourism and whale shark conservation. Nevertheless, it has also gen-erated social jealousy, disappointment, and dissatisfaction due to the unequal dis-tribution of tourism benefits. Therefore, the sustainability of whale shark tourism requires a governance system that is more equitable, transparent, and participatory while ensuring equal opportunities for all community groups to access and benefit from tourism development.

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HAMBATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA

Aji Portuna — 2026-07-30

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, namun di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, tingkat partisipasi tersebut belum berjalan optimal. Warga banyak terlibat pada tahap pelaksanaan fisik (gotong royong), sementara keterlibatan dalam perencanaan (Musrenbangdes) dan evaluasi masih bersifat simbolik, terutama bagi perempuan dan pemuda. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tujuh kelompok narasumber, observasi, dan kajian dokumen, yang dianalisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Integrasi berjalan paling baik karena ditopang nilai gotong royong dan ajaran Islam. Fungsi Adaptasi dan Pencapaian Tujuan tergolong cukup baik, dengan realisasi 80% target RPJMDes, meskipun aspirasi perempuan dan pemuda belum sepenuhnya terakomodasi. Fungsi Pemeliharaan Pola merupakan fungsi yang paling terancam akibat pergeseran nilai generasi muda ke arah individualistis dan ketergantungan pada bantuan sosial instan. Hambatan utama partisipasi meliputi orientasi manfaat jangka pendek, tekanan ekonomi sektor pertanian, norma gender, serta kebiasaan menyalurkan aspirasi melalui RT/RW. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, berbasis kearifan lokal, dan berkeadilan gender untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

Community participation is a key determinant of successful village development, yet in Kalabeso Village, Buer District, participation remains suboptimal. Residents are mostly involved in physical implementation (mutual cooperation), while involvement in planning (Musrenbangdes) and evaluation remains largely symbolic, especially among women and youth. This study describes the forms and levels of community participation and identifies its barriers using a qualitative descriptive approach, with in-depth interviews of seven informant groups, field observation, and document review, analyzed through Talcott Parsons' Structural Functionalism and the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Results show that the Integration function works best, sustained by mutual-cooperation values and Islamic teachings. Adaptation and Goal Attainment perform fairly well, with 80% of RPJMDes targets achieved, though women's and youth's aspirations remain under-represented. The Latency function faces the greatest threat from the younger generation's shift toward individualism and dependence on instant social aid. Main barriers include short-term benefit orientation, agricultural economic pressure, gender norms, and reliance on RT/RW intermediaries. An inclusive, locally grounded, and gender-equitable development approach is needed to strengthen participation.

PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR TENTANG ANCAMAN MIKROPLASTIK DAN CARA PANDANG TERHADAP LAUT: ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT PULAU BUNGIN KABUPATEN SUMBAWA

Sribatyamalia — 2026-07-30

Pencemaran mikroplastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Mikroplastik yang berasal dari degradasi sampah plastik dapat mencemari perairan, mengganggu kehidupan biota laut, serta memasuki rantai makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Namun, pengetahuan masyarakat pesisir mengenai ancaman mikroplastik masih terbatas. Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, yang merupakan kawasan pesisir dengan kepadatan penduduk tinggi, keterbatasan lahan, serta minimnya sarana pengelolaan sampah. Di sisi lain, laut tetap dimaknai sebagai sumber kehidupan dan ruang utama berbagai aktivitas masyarakat. Perbedaan antara pengetahuan ilmiah mengenai mikroplastik dengan pengalaman hidup masyarakat menjadi dasar penelitian ini untuk memahami bagaimana pengetahuan tersebut dikonstruksi serta memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan masyarakat pesisir mengenai laut dan ancaman mikroplastik, mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi terbentuknya pengetahuan tersebut, serta menjelaskan pengaruh pengetahuan terhadap cara pandang masyarakat Pulau Bungin terhadap laut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling yang terdiri atas masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan pesisir. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis hasil penelitian menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai laut dan ancaman mikroplastik terbentuk melalui pengalaman hidup, interaksi dengan laut, kondisi permukiman yang padat, budaya masyarakat, serta informasi yang diperoleh dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan kegiatan sosialisasi. Pada tahap eksternalisasi, laut dimaknai sebagai sumber kehidupan, sumber mata pencaharian, dan ruang utama aktivitas masyarakat. Pada tahap objektivasi, kebiasaan membuang sampah ke laut berkembang menjadi realitas sosial yang dianggap wajar karena dilakukan secara turun-temurun, didukung oleh keterbatasan lahan, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta kurangnya sosialisasi mengenai mikroplastik sehingga pengetahuan tersebut belum terlembagakan secara kuat. Pada tahap internalisasi, pengetahuan yang dimiliki masyarakat membentuk dua cara pandang, yaitu memandang laut sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga serta memandang keberadaan sampah di laut sebagai kondisi yang sudah biasa akibat kebiasaan yang berlangsung lama dan pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat pesisir mengenai ancaman mikroplastik merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, kondisi sosial budaya, lingkungan, dan akses informasi. Perbedaan pengetahuan menghasilkan cara pandang yang berbeda terhadap laut sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk membangun pengetahuan, cara pandang, dan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Microplastic pollution has become one of the major environmental issues threatening the sustainability of coastal and marine ecosystems. Microplastics, which originate from the degradation of plastic waste, contaminate aquatic environments, disrupt marine organisms, and enter the food chain, potentially posing risks to human health. Nevertheless, coastal communities' knowledge of the dangers of microplastics remains limited. This condition is also evident among the residents of Bungin Island, Sumbawa Regency, a densely populated coastal area characterized by limited land availability and inadequate waste management facilities. At the same time, the sea continues to be perceived as the primary source of livelihood and the central space for various community activities. The disparity between scientific knowledge of microplastics and the community's everyday experiences provides the basis for this study to examine how such knowledge is socially constructed and how it influences people's perceptions of the sea. This study aims to analyze the knowledge of coastal communities regarding the sea and the threat of microplastics, identify the social and cultural factors that shape this knowledge, and explain how such knowledge influences the perceptions of the Bungin Island community toward the sea. The research employed a qualitative approach using a case study strategy. Informants were selected through purposive sampling and consisted of community members who were directly connected to the coastal environment. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data validity was ensured through source triangulation and technique triangulation, while data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings were interpreted using Peter L. Berger and Thomas Luckmann's Social Construction Theory through the stages of externalization, objectivation, and internalization. The findings reveal that community knowledge regarding the sea and the threat of microplastics is shaped by everyday experiences, interactions with the marine environment, densely populated settlements, local cultural practices, and information obtained from family, schools, government agencies, and community outreach programs. During the externalization stage, the sea is perceived as a source of life, a source of livelihood, and the primary space for daily activities. At the objectivation stage, the practice of disposing of waste into the sea has developed into a social reality considered normal because it has been passed down through generations, reinforced by limited land availability, inadequate waste management facilities, and insufficient education about microplastics, preventing such knowledge from becoming firmly institutionalized. During the internalization stage, community knowledge gives rise to two different perceptions: viewing the sea as a vital resource that must be protected and viewing the presence of waste in the sea as a common condition resulting from long-standing habits and the influence of the surrounding social environment. This study concludes that coastal community knowledge regarding the threat of microplastics is a product of social construction influenced by lived experiences, socio-cultural conditions, environmental circumstances, and access to information. Differences in knowledge produce different perceptions of the sea. Therefore, continuous environmental education, sustained public awareness programs, and the strengthening of community-based waste management are essential to foster knowledge, perceptions, and behaviors that support the conservation of coastal environments.