PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA POPO KECAMATAN SATARMESE UTARA KABUPATEN MANGGARAI

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangdes) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat arsipatif, dimana pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukkan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu aplikasinya melalui Forum Musyawarah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (musrenbang desa) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional/wilayah dan pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripttif-kualitatif, penentuan informan dengan model dokumentasi, wawancara dan observasi, sedangkan Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan musrenbangdes dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari tahap pra musrenbangdes terjadi perdebatan yang cukup ramai dalam memperjuangkan program usulan, tahap pelaksanaan musrenbangdes proses penetapan program usulan, pembuatan berita acara dan penentuan tim delegasi desa serta tahap pasca musrenbangdes tersusunnya Perdes tentang RKPDes dan APBDes. Kendala musrenbang penyelenggaraan musrenbangdus malam hari, tingkat leterwakilan yang tidak representatif.

This study is entitled "Community Participation in the Implementation of Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdes) in Popo Village, North Satarmese District, Manggarai Regency. The formulation of the problem in this study is How is community participation in the implementation of development planning deliberations (musrenbangdes) in Popo Village, North Satarmese District, Manggarai Regency. The purpose of this study is to describe community participation in the implementation of Village Development Planning Deliberations (musrenbangdes) in Popo Village, North Satarmese District, Manggarai Regency. Community involvement in the development policy-making process is regulated in stages, this shows that the process of formulating development policies is archival, where the government determines development policies, while the community plays a role in providing input to the government about what the community needs. One of its applications is through the Development Planning Implementation Deliberation Forum (village musrenbang) which is implemented in stages starting from the village/sub-district, sub-district, district/city, provincial, regional/territory and central levels. The research method used is descriptive-qualitative, determining informants using documentation, interview and observation models, while data analysis techniques use data collection methods, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the implementation of the village development planning meeting was carried out in stages, namely starting from the pre-village development planning stage, there was quite a lively debate in fighting for the proposed program, the implementation stage of the village development planning meeting, the process of determining the proposed program, making minutes and determining the village delegation team, and the post-village development planning meeting, the preparation of the Village Regulation on the Village Work Plan and Village Budget. The obstacles to the village development planning meeting were the implementation of the village development planning meeting at night, and the level of representation that was not representative.