PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN PARKIR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH :

STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG

Abstrak

Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan parkir sebagai layanan publik yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan parkir serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota Serang dengan studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Serang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui mini riset lapangan yang dilakukan di kawasan Banten Lama, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang ditandai oleh penggunaan karcis parkir tidak resmi, lemahnya pengawasan internal, dan ketidaktertiban administrasi retribusi, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta kebocoran PAD, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, digitalisasi sistem parkir, dan peningkatan integritas aparatur sebagai upaya perbaikan pelayanan publik pemerintah daerah.

Public service is a primary function of local government in fulfilling community needs in an equitable and accountable manner, including parking management as a public service that contributes to local revenue. This study aims to analyze the abuse of authority in parking management and its impact on the quality of public services of the Serang City Local Government, with a case study of the Serang City Transportation Agency. The research employs a qualitative approach using a case study method through a mini field research conducted in the Banten Lama area, with data collected through observation, interviews, and documentation studies. The findings indicate that abuse of authority is characterized by the use of unofficial parking tickets, weak internal supervision, and administrative irregularities in parking retribution, which result in a decline in public service quality, reduced public trust, and leakage of local revenue, highlighting the need for strengthened supervision, digitalization of parking systems, and improved integrity of government officials to enhance local government public services.