PENERAPAN ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM (Studi Kasus: Respon Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Terhadap Banjir Di Kota Denpasar)

Abstrak

Penanganan banjir di Kota Denpasar memerlukan tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap dinamika risiko bencana perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Agile Adaptive Governance dalam respons penanganan banjir melalui enam indikator utama, yaitu good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat struktural terkait, dan telaah dokumentasi penanganan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali berjalan relatif cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan. Namun demikian, penguatan integrasi data, dokumentasi evaluatif, dan pelembagaan pembelajaran pascabencana masih diperlukan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian adaptive governance dalam konteks bencana perkotaan serta memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah daerah.

Flood management in Denpasar City requires governance mechanisms that are responsive and adaptive to the dynamics of urban disaster risk. This study aims to analyze the application of Agile Adaptive Governance in flood response through six key indicators: good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing field observations, interviews with relevant structural officials, and a review of disaster management documents. The findings indicate that the social response coordinated by the Social Affairs, Women’s Empowerment, and Child Protection Office (P3A) of Bali Province was relatively swift, flexible, and oriented toward the needs of affected communities, particularly vulnerable groups. Nevertheless, stronger data integration, evaluative documentation, and the institutionalization of post-disaster learning remain necessary. This study contributes to the development of adaptive governance scholarship in the context of urban disasters and offers practical implications for strengthening local government governance capacity.