PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, baik sebagai penopang Produk Domestik Bruto maupun sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, UMKM kerap berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar, khususnya dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik monopoli, kartel, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan berpotensi menyingkirkan UMKM dari pasar dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap UMKM dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat serta menilai apakah mekanisme penegakan hukum persaingan usaha telah memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap UMKM telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang diperkuat oleh peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, dalam tataran implementasi, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan akses UMKM terhadap proses penegakan hukum dan lemahnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan penegakan hukum yang lebih afirmatif dan berkeadilan agar hukum persaingan usaha benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi UMKM sesuai dengan amanat konstitusi dan cita hukum nasional.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia’s national economy, both as a key contributor to Gross Domestic Product and as a means of promoting the equitable distribution of social welfare. However, in practice, MSMEs often occupy a vulnerable position when confronted with large-scale business actors, particularly in the context of unfair business competition. Monopolistic practices, cartels, predatory pricing, and the abuse of dominant market positions have the potential to exclude MSMEs from the market and are contrary to the principles of economic democracy as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the forms of legal protection provided by the state to MSMEs in addressing unfair business competition and to assess whether the enforcement mechanisms of competition law have ensured legal certainty and substantive justice for MSMEs. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The findings indicate that, normatively, legal protection for MSMEs is regulated through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs, which are reinforced by the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Nevertheless, at the level of implementation, the enforcement of competition law continues to face various challenges, particularly the limited access of MSMEs to enforcement mechanisms and the weak effectiveness of sanctions. Therefore, a stronger, more affirmative, and justice-oriented approach to law enforcement is required to ensure that competition law genuinely functions as an instrument of protection for MSMEs in accordance with constitutional mandates and the ideals of national legal policy.