KEDUDUKAN DANANTARA DALAM HUKUM EKONOMI NASIONAL

Abstrak

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai badan hukum publik independen untuk mengelola kekayaan negara, khususnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembentukan Danantara mencerminkan transformasi peran negara dari regulator menjadi investor aktif melalui pendekatan tata kelola korporatif modern yang berorientasi pada optimalisasi nilai aset strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum Danantara dalam sistem hukum ekonomi nasional serta menilai kedudukannya ditinjau dari prinsip negara hukum dan Pasal 33 UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki karakter sui generis yang belum ditegaskan posisinya dalam struktur ketatanegaraan, sehingga menimbulkan persoalan terkait mekanisme akuntabilitas, pengawasan eksternal, dan kepastian hukum dalam rezim keuangan negara. Dominasi pengawasan internal tanpa keterlibatan tegas DPR dan BPK berpotensi melemahkan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi dengan hukum keuangan negara agar Danantara sejalan dengan prinsip negara hukum, tata kelola yang baik, dan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

The Nusantara Investment Management Agency (Danantara) was established through Law Number 1 of 2025 as an independent public legal entity mandated to manage state assets, particularly those of State-Owned Enterprises (SOEs), in order to support national economic development. The establishment of Danantara reflects a transformation of the state's role from merely a regulator to an active investor through a modern corporate governance approach aimed at optimizing the value of strategic national assets. This study aims to analyze the legal construction of Danantara within the national economic law system and to examine its position from the perspective of the rule of law and Article 33 of the 1945 Constitution. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Danantara has a sui generis character whose institutional position within the constitutional structure remains unclear, resulting in issues concerning accountability mechanisms, external supervision, and legal certainty in the state finance regime. The dominance of internal supervision without firm involvement of the House of Representatives and the State Audit Board potentially weakens the principle of checks and balances. Therefore, regulatory strengthening and harmonization with state finance laws are required to ensure that Danantara operates in accordance with the principles of the rule of law, good governance, and the objective of achieving the greatest prosperity of the people.