ANALISIS PERAN TELKOM WITEL BALI DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR GOVERNMENT

Abstrak

Digitalisasi pelayanan publik merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari penerapan teori E-Governance yang menempatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta relasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran PT. Telkom Indonesia melalui unit Government Service (GS) Witel Bali dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik sektor pemerintahan dengan menggunakan pendekatan E-Governance sebagai landasan teoretis utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bersumber dari laporan kegiatan magang mandiri Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) periode Agustus 2025 - Januari 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, partisipasi aktif dalam kegiatan operasional, serta dokumentasi internal unit Government Service. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator Support, Capacity, dan Value sebagaimana dikemukakan oleh Indrajit (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Telkom Witel Bali berperan strategis dalam mendukung E-Governance melalui penyediaan dan monitoring infrastruktur digital, dukungan administrasi pengadaan berbasis sistem elektronik, serta pendampingan operasional kepada instansi pemerintah. Peran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik di Provinsi Bali. Namun demikian, optimalisasi implementasi E-Governance masih memerlukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan penyedia layanan teknologi.

The digitalization of public services constitutes a strategic agenda of the Indonesian government in achieving effective, transparent, and accountable governance. This transformation cannot be separated from the implementation of E-Governance theory, which positions information and communication technology as a primary instrument in strengthening governance processes and the relationships between government, society, and other supporting actors. This article aims to analyze the role of PT Telkom Indonesia, through the Government Service (GS) unit of Witel Bali, in supporting the digitalization of public services in the government sector by employing E-Governance as the main theoretical framework. This study adopts a descriptive qualitative method with a case study approach, drawing on data from an independent internship report under the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program conducted from August 2025 to January 2026. Data were collected through direct observation, active participation in operational activities, and internal documentation within the Government Service unit. The findings indicate that Telkom Witel Bali plays a strategic role in supporting E-Governance through the provision and monitoring of digital infrastructure, administrative support for electronic-based procurement systems, and operational assistance to government institutions. These contributions enhance transparency, accountability, and efficiency in public service delivery in Bali Province. Nevertheless, the optimization of E-Governance implementation still requires stronger system integration, improved human resource capacity, and sustained synergy between government institutions and technology service providers.