DINAMIKA KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN: ANALISIS FAKTOR NON-EKOLOGIS DALAM EKOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK

Abstrak

Kebijakan mengenai pertahanan dan keamanan di Indonesia adalah sebuah sistem yang mampu beradaptasi yang dibentuk oleh faktor-faktor non-ekologis seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi, sesuai dengan kerangka Ekologi Administrasi Publik. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan beradaptasi terhadap ancaman yang bersifat hibrida, contohnya konflik geopolitik di Laut Natuna Utara yang dipicu oleh potensi migas sebesar 127 barel dan isu tentang keamanan iklim di dalam negeri. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya proses "ekologisasi" ancaman, di mana bencana alam mendapat legitimasi secara politik melalui UU No. 24/2007 dan menjadi bagian dari agenda keamanan. Dalam pelaksanaannya, studi kasus Kampung Iklim Rawajati mengilustrasikan bahwa efektivitas kebijakan sangat tergantung pada kolaborasi fungsional dan elemen sosial-budaya, dengan Babinsa/Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung dalam upaya mitigasi banjir dengan masyarakat setempat. Kesimpulannya adalah bahwa kebijakan pertahanan yang modern perlu bersinergi, dengan menggabungkan analisis ekologis dan non-ekologis, serta memperkuat kemampuan militer dan ekonomi demi meningkatkan daya tangkal nasional dalam menghadapi berbagai ancaman.

Indonesia's defense and security policy is an adaptive system shaped by non-ecological factors such as politics, economics, socio-culture, and technology, in accordance with the framework of Public Administration Ecology. This qualitative study explores how policies adapt to hybrid threats, such as the geopolitical conflict in the North Natuna Sea triggered by the potential for 127 barrels of oil and gas and issues of domestic climate security. The findings of this study indicate a process of “ecologization” of threats, in which natural disasters are politically legitimized through Law No. 24/2007 and become part of the security agenda. In practice, the case study of Kampung Iklim Rawajati illustrates that the effectiveness of policies is highly dependent on functional collaboration and socio-cultural elements, with Babinsa/Bhabinkamtibmas acting as liaisons in flood mitigation efforts with local communities. In conclusion, modern defense policies need to be synergistic, combining ecological and non-ecological analyses, and strengthening military and economic capabilities in order to improve national resilience in the face of various threats.